PASAR RAKYAT YANG DIBANGUN DI DESA MENJE KECAMATAN LHOKSUKON ACEH UTARA TERBENGKALAI.

ACEH UTARA – (SIN) – Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, meminta Pemerintah Aceh Utara bertanggung jawab atas terbengkalainya bangunan bernilai miliaran rupiah di kabupaten tersebut. Jangan hanya mengusulkan perencanaan, namun tidak bermanfaat bagi masyarakat.

“Yang menjadi permasalahan hari ini menyangkut pembangunan Aceh, khususnya fisik yang bersifat gedung rata-rata disfungsional. Setelah dibangun memang tidak difungsikan,” kata Alfian saat dikonfirmasi Awak Media SIN, Jumat, 7 Februari 2025.

Hal itu disampaikan Alfian menanggapi sejumlah bangunan bernilai miliaran rupiah di Aceh Utara disfungsional usai rampung. Contohnya, Pasar Rakyat di Gampong Meuje Matang Ubi, Kecamatan Lhoksukon, Aceh Utara terbengkalai.

Proyek itu, bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2021 senilai Rp 5,6 miliar lebih.

Pembangunan itu, kata Alfian, merupakan usulan dari pemerintah daerah. Artinya Pemkab Aceh Utara tidak memiliki perencanaan apapun, meskipun tujuan awal agar pedagang mendapatkan tempat yang layak dan memadai.

“Tapi kenyataannya sudah beberapa tahun terbengkalai usai dibangun, dan sama sekali tidak difungsikan kini nampaknya sudah banyak yang rusak olah tangan tangan yang tidak bertanggung jawab. Jadi pola-pola terhadap pembangunan fisik berupa gedung banyak sekali ditemukan dengan status disfungsional,” ujar Alfian.

Bukan hanya itu, ada beberapa bangunan bernilai miliaran rupiah di Aceh Utara atapnya sudah dijarah. Untuk menghindari hal demikian, pemerintah daerah diharapkan segera memfungsikannya.

“Apalagi masyarakat khususnya pedagang juga membutuhkan. Dinas harus bertanggung jawab, dalam prinsip pembangunan daerah tidak mungkin datang tiba-tiba tanpa koordinasi, usulan dan perencanaan daerah kabupaten itu,” cetus Alfian.

Dikatakan Alfian perlu juga dilihat, apakah perencanaan pembangunan di Aceh Utara merupakan kebutuhan atau keinginan para politisi dan pemodal dalam menjual lahan.

“Jika perencanaan awal untuk kebutuhan, setelah dibangun pasti difungsikan,” tutur Alfian.

Pemerintah khususnya kepala daerah yang baru terpilih, sebut Alfian, didesak segera mendata bangunan yang statusnya disfungsional usai dibangun. Bagaimana diupayakan untuk segera dimanfaatkan sehingga tidak mubazir.

“Ini bukan hanya soal mubazir, tetapi juga sudah masuk bagian kerugian keuangan negara. Artinya uang negara sudah dikeluarkan tapi tidak berfungsi,” kata dia.

Alfian berharap ada kepastian dari pemerintah daerah kapan bangunan terbengkalai tersebut difungsikan. “Jangan hanya semata-mata mencari keuntungan dalam paket itu, tapi perlu bertanggung jawab atas keberlangsungan gedung yang sudah dibangun,” pungkas Alfian….( M ).