Krisis Kepemimpinan Disdikpora Solok: Jabatan Bukan “Give Away”, Tapi Ujian Kapasitas bagi Elafki, S.Pd, MM

Solok – (SIN) – Polemik pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di Kabupaten Solok kian mengerucut pada persoalan kepemimpinan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok. Temuan di lapangan menunjukkan lemahnya pengawasan, minim transparansi, serta masih banyak sekolah yang tidak membentuk Tim Pengelola Dana BOSP sebagaimana diwajibkan regulasi.

Sorotan publik tertuju pada Kepala Dinas Pendidikan, Elafki, setelah pernyataan bahwa pembentukan Tim BOSP tidak wajib dinilai bertentangan dengan ketentuan nasional. Ketidaksinkronan ini memicu kebingungan di sekolah dan memperlihatkan lemahnya kendali kebijakan di level dinas.

Peringatan Dewan Pendidikan Diabaikan

Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Solok, Zulfadli, S.Pd., MM, menyatakan pihaknya telah berulang kali mengingatkan Disdikpora melalui forum resmi K3SD dan MKKS SMP agar pengelolaan BOS/BOSP dilakukan transparan dan berbasis tim. Namun, peringatan tersebut belum direspons secara sistemik.

Rekomendasi ke Bupati Belum Berbuah Tegas

Pada 26 Januari 2026, Dewan Pendidikan menyampaikan rekomendasi resmi kepada Bupati Solok agar diterbitkan Peraturan Bupati atau setidaknya Surat Edaran untuk mempertegas mekanisme akuntabilitas Dana BOS/BOSP. Hingga kini, praktik di lapangan masih menunjukkan ketertutupan dan absennya tim pengelola di sejumlah sekolah.

Risiko Pembiaran Sistemik

Investigasi menemukan pola berulang: tidak ada SK Tim BOSP, realisasi anggaran tidak dipublikasikan, guru tidak dilibatkan, dan pengelolaan terpusat pada segelintir pihak. Jika dibiarkan, kondisi ini berpotensi membuka ruang penyimpangan administratif dan risiko kerugian keuangan negara.

Ujian Integritas Kepemimpinan

Kasus BOSP menjadi ujian integritas dan kapasitas manajerial pimpinan Disdikpora. Jabatan kepala dinas bukan “give away”, melainkan amanah strategis untuk memastikan kebijakan dipahami dan dijalankan. Tanpa koreksi tegas berbasis regulasi dan rekomendasi kelembagaan, tata kelola pendidikan akan terus berjalan tanpa kompas akuntabilitas.

Suara Investigasi News akan terus mengawal isu ini sebagai bagian dari kontrol publik demi pengelolaan dana pendidikan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada peserta didik.

(LJ)