Kediri – Jawa Timur – (SIN) – Terkait pemberitaan di beberapa media online Ibu Mamik Selaku kepala sekolah PKBM Alkautsar membantah dan Menanggapi pemberitaan yang beredar terkait dugaan korupsi dan markup Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) pada PKBM Al-Kautsar, kami menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:
Bahwa informasi yang beredar saat ini masih bersifat dugaan dan belum terdapat putusan ataupun hasil pemeriksaan resmi yang menyatakan adanya pelanggaran hukum dalam pengelolaan dana BOP di lembaga kami.
Seluruh penggunaan anggaran BOP di PKBM Al-Kautsar dilaksanakan untuk mendukung kegiatan pendidikan, operasional pembelajaran, pelatihan keterampilan, administrasi, serta kebutuhan peserta didik sesuai dengan ketentuan dan petunjuk teknis yang berlaku.
Kami juga menegaskan bahwa setiap penggunaan anggaran memiliki dokumen administrasi dan laporan pertanggungjawaban yang disusun sesuai prosedur.
Apabila terdapat perbedaan data, persepsi, maupun kekurangan administrasi, hal tersebut akan menjadi bahan evaluasi internal untuk perbaikan ke depan.
Sebagai lembaga pendidikan masyarakat, kami menghormati fungsi pengawasan publik dan media.
Namun kami berharap setiap pemberitaan tetap menjunjung asas keberimbangan, objektivitas, serta praduga tak bersalah dengan melakukan konfirmasi kepada pihak lembaga sebelum berita dipublikasikan.
Kami siap bersikap kooperatif apabila terdapat proses klarifikasi Maupun menanggapi pemberitaan yang beredar terkait dugaan korupsi dan markup Dana PL Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) pada PKBM Al-Kautsar, kami menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:
Bahwa informasi yang beredar saat ini masih bersifat dugaan dan belum terdapat putusan ataupun hasil pemeriksaan resmi yang menyatakan adanya pelanggaran hukum dalam pengelolaan dana BOP di lembaga kami.
Seluruh penggunaan anggaran BOP di PKBM Al-Kautsar dilaksanakan untuk mendukung kegiatan pendidikan, operasional pembelajaran, pelatihan keterampilan, administrasi, serta kebutuhan peserta didik sesuai dengan ketentuan dan petunjuk teknis yang berlaku.
Kami juga menegaskan bahwa setiap penggunaan anggaran memiliki dokumen administrasi dan laporan pertanggungjawaban yang disusun sesuai prosedur.
Apabila terdapat perbedaan data, persepsi, maupun kekurangan administrasi, hal tersebut akan menjadi bahan evaluasi internal untuk perbaikan ke depan.
Sebagai lembaga pendidikan masyarakat, kami menghormati fungsi pengawasan publik dan media.
Namun kami berharap setiap pemberitaan tetap menjunjung asas keberimbangan, objektivitas, serta praduga tak bersalah dengan melakukan konfirmasi kepada pihak lembaga sebelum berita dipublikasikan.
Kami siap bersikap kooperatif apabila terdapat proses klarifikasi maupun pemeriksaan dari instansi yang berwenang dan berharap masyarakat tidak terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi secara resmi.
Demikian tanggapan ini kami sampaikan agar menjadi informasi yang berimbang bagi masyarakat.
pemeriksaan dari instansi yang berwenang dan berharap masyarakat tidak terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi secara resmi.
Demikian tanggapan ini kami sampaikan agar menjadi informasi yang berimbang bagi masyarakat.
(Indrawan)
