Karawang – Jawa Barat – (SIN) – Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Panca Karya, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawabarat, menjadi sorotan tajam masyarakat setelah muncul dugaan kuat adanya kegiatan dan laporan keuangan yang tidak nyata atau fiktif pada tahun anggaran 2025.
Data menunjukkan, pada tahun 2025 Desa Panca Karya menerima Dana Desa sebesar Rp 932.873.000. Dari jumlah tersebut, dialokasikan sebagai modal BUMDes senilai Rp186.574.000. Angka besar ini justru memicu pertanyaan, lantaran sejumlah pos pengeluaran dinilai tidak memiliki bukti fisik yang jelas.
Salah satu titik utama dugaan ketidakwajaran adalah laporan sewa lahan sawah seluas 3 hektare. Tercatat dalam laporan pertanggungjawaban, biaya sewa satu musim sebesar Rp12.000.000, atau setara Rp24.000.000 per tahun per hektare.
Namun, hasil penelusuran yang dilakukan tokoh masyarakat setempat, Zaenal M. Laiyan, S.H., menyimpulkan bahwa transaksi tersebut diduga fiktif karena tidak ditemukan kejelasan lahan yang dimaksud di lapangan.
“Berdasarkan pengecekan kami, data sewa lahan tersebut tidak sesuai kenyataan. Kami juga sudah meminta suatu penjelasan kepada pengelola BUMDes, namun belum ada jawaban yang memuaskan,” ungkap Zaenal.
Masalah tak berhenti di situ, laporan masyarakat juga diduga seluruh hasil panen dari lahan yang dikelola BUMDes tersebut diduga dibawa sepenuhnya oleh Kepala Desa, sehingga tidak ada keuntungan yang kembali ke kas usaha desa, yang diduga ada persekongkolan antara Kepala Desa dan Ketua BUMDES.
Publik semakin curiga mengetahui jabatan Direktur BUMDes dijabat oleh adik kandung Kepala Desa. Kondisi ini dinilai jelas menunjukkan adanya potensi kongkalikong dan nepotisme, yang membuat pengawasan menjadi lemah dan membuka celah penyimpangan.
“Bagaimana bisa diawasi jika yang mengelola adalah saudara kandung? Ini jelas ada yang tidak beres,” ujar Zainal.
Ironisnya sangat disayangkan yang seharusnya hari Jum’at ini 29/05–2026 ada agenda pertemuan dengan pihak pengurus BUMDes Desa pancakarya dan pihak kecamatan Tempuran, tetapi sangat disesalkan direktur BUMDes malah masuk kerja dirumah sakit Dewi Sri.
Seolah–olah yang diduga ada unsur kesengajaan, selain itu masyarakat juga mempertanyakan keberadaan sisa modal awal sebesar Rp186 juta lebih tersebut, lantaran belum ada laporan rinci dan transparan yang disampaikan ke publik.
Warga berharap pihak berwenang segera turun tangan mengusut dugaan penyimpangan ini demi keadilan dan akuntabilitas keuangan desa tersebut secara transparan.
Kabiro(SIN)Karawang–Jabar
— T.S —
