Lampung Tengah – (SIN) – Alokasi anggaran belanja perjalanan dinas pada Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah menuai sorotan tajam dari berbagai elemen masyarakat. Pasalnya, total anggaran yang digelontorkan untuk pos tersebut dinilai fantastis di tengah berbagai kebutuhan publik lainnya.
Berdasarkan data yang dihimpun Ta 2026, total pagu anggaran belanja perjalanan dinas di instansi pengawas internal pemerintah daerah tersebut mencapai Rp2.073.354.000 (dua miliar tujuh puluh tiga juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah).
Anggaran jumbo tersebut terbagi ke dalam dua pos utama dengan rincian sebagai berikut:
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota: Sebesar Rp1.519.050.000 (satu miliar lima ratus sembilan belas juta lima puluh ribu rupiah).
Belanja Perjalanan Dinas Biasa: Sebesar Rp554.304.000 (lima ratus lima puluh empat juta tiga ratus empat ribu rupiah).
Besarnya angka untuk perjalanan dinas dalam kota yang mencapai lebih dari Rp1,5 miliar inilah yang paling banyak memicu tanda tanya dan kritik publik. Sejumlah warga dan pegiat antikorupsi menilai besaran anggaran tersebut kurang berimbang dan perlu mendapatkan transparansi serta evaluasi yang ketat.
”Sebagai lembaga pengawas internal yang seharusnya memberikan contoh dalam hal efisiensi anggaran, nominal untuk perjalanan dinas ini tergolong sangat besar. Publik berhak tahu seberapa urgensi dan apa saja indikator kinerja yang dicapai dari penggunaan anggaran sebesar itu,” ujar salah satu perwakilan masyarakat setempat.
Surat konfirmasi resmi sudah di layangkan oleh DPC PWRI Lampung Tengah pada tanggal 29 Oktober 2026 tapi belum ada tanggapan ataupun balasan dari dinas inspektorat sampai hari ini.
Masyarakat mendesak agar DPRD Kabupaten Lampung Tengah serta lembaga berwenang lainnya segera turun tangan melakukan pengawasan dan audit terbuka terhadap penggunaan anggaran tersebut demi prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.
(Tim)
