KETUA DPRD KABUPATEN SOLOK IVONI MUNIR TURUN TANGAN! Konsultan Pengawas Proyek Irigasi Bandar Batang Lembang Ditegur SDABK Sumbar

SOLOK – (SIN) – Keluhan masyarakat terkait pelaksanaan proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (D.I.) Bandar Batang Lembang Lanjutan di wilayah Kabupaten dan Kota Solok akhirnya mendapat perhatian Ketua DPRD Kabupaten Solok, Ivoni Munir. Persoalan yang menjadi sorotan masyarakat tersebut berkaitan dengan dugaan minimnya pengawasan di lapangan hingga memunculkan Kegaduhan dan keraguan terhadap kualitas dan mutu pekerjaan proyek tersebut.

Hendri Yulindra, selaku Kepala Bidang (Kabid) Irigasi Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (SDABK) Provinsi Sumatera Barat, menyampaikan kepada tim media cetak dan online ‘Suara Investigasi News.com’ melalui sambungan telepon bahwa Ketua DPRD Kabupaten Solok, Ivoni Munir, telah menghubungi pihak SDABK untuk menyampaikan keluhan masyarakat terkait pelaksanaan proyek, kurang nya sosialisasi oleh pihak pelaksana kepada warga penerima manfaat hingga berdampak kepada usaha warga yang memanfaatkan aliran air tersebut hingga menimbulkan kerugian materi.

minimnya pengawasan terhadap proyek milyaran rupiah tersebut,oleh konsultan pengawas di lokasi pekerjaan juga menimbulkan tanda tanya besar bagi masyarakat

Menurut Hendri Yulindra, keluhan tersebut menjadi perhatian pihak SDABK. Menindaklanjuti laporan itu, pihaknya telah menyampaikan teguran kepada konsultan supervisi agar segera menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal di lapangan.

Sebelumnya, ? tokoh masyarakat di sekitar lokasi proyek mengungkapkan bahwa mereka belum melihat kehadiran tenaga pengawas Mdari konsultan supervisi selama aktivitas pekerjaan fisik berlangsung. Kondisi ini menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat mengenai siapa yang bertanggung jawab memastikan pekerjaan berjalan sesuai spesifikasi teknis.

Masyarakat menilai pengawasan bukan sekadar formalitas administrasi atau sebatas tanda tangan dalam dokumen kontrak. Kehadiran konsultan pengawas sangat diperlukan untuk memastikan setiap tahapan pekerjaan, mulai dari kualitas material, kedalaman galian, komposisi adukan, pemasangan batu hingga dimensi saluran, benar-benar sesuai dengan perencanaan teknis.

Apalagi, proyek tersebut merupakan pembangunan infrastruktur irigasi yang memiliki peran penting bagi kepentingan masyarakat dan para petani. Jika pekerjaan tidak diawasi secara optimal, dikhawatirkan kualitas konstruksi tidak memenuhi standar dan berpotensi menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Kekhawatiran warga penerima manfaat tersebut, bukanlah Tampa alasan.

Melihat contoh dari proyek yang baru dua bulanan siap di kerjaan,

yang lokasinya juga berdekatan dengan proyek yang di kerjakan oleh CV jaya Vista grub saat ini, sudah mengalami kerusakan.

Berdasarkan papan informasi proyek di lokasi, kegiatan tersebut berada di bawah kendali Dinas SDABK Provinsi Sumatera Barat dengan sumber dana APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026.

Proyek dengan nomor kontrak **04.19/PJPA-SDA.BK/APBD/IX-2026**, tertanggal 3 September 2026, memiliki nilai kontrak sebesar **Rp2.014.554.000**. Pekerjaan dilaksanakan oleh CV. Jaya Vista Group, sementara konsultan supervisi dipercayakan kepada PT. Multi Karya Interplan Konsultan.

Dalam pelaksanaan jasa konstruksi, konsultan supervisi memiliki tanggung jawab profesional untuk memastikan pekerjaan sesuai gambar perencanaan, spesifikasi teknis, mutu material, serta ketentuan kontrak. Karena itu, keberadaan tenaga pengawas di lapangan menjadi bagian penting dalam menjamin mutu dan kualitas hasil pembangunan.

Teguran dari pihak SDABK tersebut diharapkan tidak hanya menjadi respons sementara untuk meredam keluhan masyarakat. Pihak terkait perlu memastikan konsultan supervisi benar-benar menjalankan tugasnya, melakukan pemeriksaan pekerjaan secara berkala, serta mendokumentasikan hasil pengawasan sebagai bentuk pertanggungjawaban profesional.

Masyarakat juga berharap Ketua DPRD Kabupaten Solok, Ivoni Munir, tidak berhenti pada penyampaian keluhan, tetapi turut mengawal tindak lanjut pengawasan hingga proyek tersebut selesai dengan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kini, publik menunggu keseriusan Dinas SDABK Provinsi Sumatera Barat, PPK, konsultan supervisi, dan kontraktor pelaksana dalam memastikan setiap rupiah anggaran pembangunan digunakan sesuai peruntukannya.

Sebab, proyek bernilai lebih dari Rp2 miliar bukan sekadar mengejar penyelesaian pekerjaan, melainkan harus menghasilkan infrastruktur irigasi yang berkualitas, kuat, dan bermanfaat bagi masyarakat dalam jangka panjang. [LJ]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *