Bupati Karawang bersama Wakil Ketua DPR RI dan Kepala BBWS Citarum Monitoring Wilayah Rawan Banjir

Karawang–Jabar – (SIN) – Banjir rutin tahunan di Desa Karangligar, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang jadi sorotan. Perlunya pengendali banjir jadi salah satu opsi untuk mengatasi banjir ‘abadi’ di kawasan tersebut.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa saat mengecek langsung banjir akibat meluapnya aliran Sungai Cibeet, Saan mengatakan, banjir di kawasan tersebut sudah terjadi belasan tahun, Jumat (6/12–2024).

“Ini banjir yang abadi, agak permanen sudah belasan tahun di sini banjir. Kita coba ingin melihat langsung (penyebabnya) dan bagaimana nanti penanganannya,” kata Saan.

Setelah dicek, ternyata perlu anggaran cukup besar untuk menangani banjir tersebut. Dia akan mendorong pihak pemerintah desa untuk menganggarkan dan meminta pemerintah daerah agar bisa dilaksanakan awal tahun 2025.

“Saya mendorong secara politiknya, nanti Pak Bupati Haji Aep, kita berkolaborasi bersinergi dengan BBWS sebagai tenaga teknis untuk menangani persoalan banjir,” kata dia.

Sementara itu, Bupati Karawang, Aep Syaepuloh mengatakan, pihaknya sangat mendukung pelaksanaan penanganan banjir di Desa Karangligar. Sebab masyarakat telah mengalami sejak belasan tahun lalu.

“Pemerintah siap dalam pelaksanaan ini, kami tentunya tidak merasa keberatan, yang pasti harus ada lahan sekitar 1 hektar untuk dibebaskan untuk membangun sistem pengendali banjir ini. Yang penting masyarakat semua di wilayah sini bisa kita terselamatkan,” ujar Aep.

Sistem pengendali banjir, kata Aep, berupa kolam pompa dengan kebutuhan lahan seluas satu hektare yang dibangun di wilayah tersebut untuk pengendali banjir.

“Tadi berdasarkan pengecekan akan diperlukan kolam dan pompa dengan kebutuhan 1 hektare lebih lahan, dan saya rasa ini cukup untuk menangani banjir di wilayah ini,” imbuhnya.

Terpisah, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum, Mochamad Dian Al Ma’rup mengatakan, untuk penanganan banjir di Desa Karangligar, Kecamatan Telukjambe Barat, setidaknya diperlukan anggaran sekitar Rp80 hingga 100 miliar.

“Anggarannya diperkirakan sekitar Rp80 sampai Rp100 miliar, tindakan jangka menengah ini memang harus segera dilakukan. Kami juga harus membuat desain bagaimana caranya supaya back water dari Sungai Cidawolong ini tidak terus-terusan kembali ke Cibeet dan menyebabkan banjir,” tutur Dian.

Penanganan akan dilakukan dengan normalisasi sesuai dengan elevasi. Setelah itu aliran sungai dipasang pintu, dimana setelah pintu ini dipasang, dibuat kolam retensi.

“Kemudian untuk cara mengeluarkan air dari Cidawolong, sistem akan memompa air ke kolam retensi sebagai tempat parkir air ke Cibeet sehingga tidak akan ada air meluap yang menyebabkan banjir,” pungkasnya.

Kabiro(SIN)Karawang–Jabar.
(T.S)