Pemkab Tanimbar Raih Penghargaan UHC 2026, Bupati Jauwerissa Dorong Layanan Kesehatan Adil dan Menyeluruh

Kepulauan Tanimbar – Maluku – (SIN) – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengukir prestasi di kancah Nasional dalam bidang kesehatan. Bupati Rikky Jauwerissa menghadiri langsung acara Deklarasi dan Pencanangan Universal Health Coverage (UHC) serta Penerimaan Penghargaan Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang berlangsung di Ballroom JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026).

Penghargaan bergengsi tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia Dr.(CH).Drs.A.Muhaimin Iskandar,M.Si, sebagai bentuk apresiasi atas komitmen tinggi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam menjamin akses layanan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat Tanimbar.

Dalam keterangannya usai menerima penghargaan,bupati Jauwerissa menyampaikan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh pemangku kepentingan di daerah, termasuk dukungan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan jajaran perangkat daerah.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat komitmen dalam menjamin akses layanan kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat Kepulauan Tanimbar,” ujar Ricky.

Menurutnya, pemerintah daerah akan terus mendorong optimalisasi kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta memastikan layanan kesehatan dapat diakses hingga ke wilayah-wilayah terpencil.

“UHC bukan hanya soal angka kepesertaan, tetapi bagaimana masyarakat benar-benar merasakan manfaat layanan kesehatan yang layak dan berkualitas,” tegas orang nomor satu Tanimbar itu.

Kategori Pratama merupakan bentuk pengakuan awal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang telah memenuhi standar dasar pencapaian UHC.

Daerah penerima penghargaan dinilai aktif berkoordinasi dan berkolaborasi dengan BPJS Kesehatan dalam meningkatkan akses layanan kesehatan masyarakat.

Penghargaan ini diberikan kepada daerah yang telah memberikan perlindungan jaminan kesehatan kepada penduduknya dengan cakupan kepesertaan minimal 98 persen dan tingkat keaktifan peserta JKN minimal 80 persen.

Acara tersebut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Menteri Kesehatan RI, Wakil Menteri Dalam Negeri RI, serta Direktur Utama BPJS Kesehatan, sebagai bentuk komitmen bersama pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan seluruh penduduk terdaftar sebagai peserta JKN dan terlindungi dari risiko beban biaya kesehatan.

(dp)