TERNYATA PENJARA BANYAK DI HUNI ORANG-ORANG YANG MENYUARAKAN SUARA RAKYAT. 

Bandung – (SIN) – Pengadilan Negeri Bandung memutuskan menjatuhkan pidana penjara selama enam bulan kepada sembilan orang yang terjerat perkara hukum terkait aksi unjuk rasa di sekitar Gedung DPRD Jawa Barat. Putusan tersebut dibacakan majelis hakim dalam persidangan yang digelar pada Kamis, 29 Januari 2026.

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan para terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Kesembilan orang tersebut berasal dari tiga berkas perkara terpisah yang muncul dalam rangkaian demonstrasi sepanjang Agustus hingga September 2025.

Aksi-aksi tersebut berkaitan dengan berbagai isu yang saat itu memicu gelombang protes publik, mulai dari kebijakan kenaikan tunjangan anggota DPR RI hingga insiden meninggalnya seorang pengemudi ojek online yang diduga terlindas kendaraan taktis milik Brimob saat pengamanan demonstrasi.

Salah satu terdakwa, Muhammad Zaki, turut dijatuhi hukuman enam bulan penjara. Setelah putusan dibacakan, Zaki menyatakan menerima vonis tersebut dan memilih tidak mengajukan banding maupun upaya hukum lainnya.

Di sisi lain, Tim Advokasi Bandung Melawan (TABM) menyatakan ketidakpuasannya terhadap putusan pengadilan. Menurut tim pendamping hukum, perkara ini tidak dapat dilepaskan dari konteks penyampaian aspirasi masyarakat yang dijamin dalam sistem demokrasi.

Perwakilan TABM, Deti Sopandi, menilai majelis hakim telah mengabaikan perbedaan peran dan tingkat keterlibatan masing-masing terdakwa dalam aksi demonstrasi. Ia menilai penyamarataan pertanggungjawaban pidana tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan.

Majelis hakim dalam pertimbangannya menegaskan bahwa unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi, sehingga hukuman pidana dinilai layak dijatuhkan. Namun pihak pembela mengingatkan bahwa penggunaan pendekatan represif terhadap aksi unjuk rasa dapat berdampak pada menyempitnya ruang kebebasan berekspresi di ruang publik.

Putusan ini kembali memunculkan perdebatan di tengah masyarakat mengenai batas penegakan hukum terhadap demonstrasi, terutama ketika aksi tersebut berkaitan dengan kritik dan tuntutan terhadap kebijakan publik. (*) (Dikutif dari berbagi Sumber)