Infak dari Gaji Bupati ke Satu Masjid Dinilai Tidak Adil, Pengurus Masjid Soroti Ketimpangan

Solok – (SIN) – Penyaluran infak yang disebut berasal dari gaji Bupati Solok kepada Masjid Al Munawaroh di Talang menuai sorotan dan kritik dari berbagai kalangan. Sejumlah pengurus masjid menilai kebijakan tersebut mencerminkan ketidakadilan, karena bantuan dinilai hanya terfokus pada satu rumah ibadah, sementara masjid lain di Kabupaten Solok juga memiliki kebutuhan yang tidak kalah mendesak.

Informasi yang berkembang di tengah masyarakat menyebutkan bahwa infak tersebut bersumber dari gaji pribadi bupati. Namun demikian, status bupati sebagai kepala daerah dinilai tidak bisa dilepaskan dari prinsip keadilan dan pemerataan, terlebih dalam konteks kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat.

Di sisi lain, diketahui masih banyak masjid di Kabupaten Solok yang pembangunan maupun renovasinya terbengkalai akibat keterbatasan anggaran. Kondisi ini semakin memperkuat sorotan publik terhadap penyaluran bantuan yang dinilai belum menyentuh kebutuhan yang lebih luas dan mendesak.

Sejumlah kalangan mengapresiasi niat baik bupati dalam menyalurkan sebagian penghasilannya untuk kepentingan rumah ibadah. Namun demikian, mereka menilai bahwa niat baik yang tidak diiringi dengan cara yang tepat justru dapat menimbulkan persepsi yang kurang baik di tengah masyarakat. Oleh karena itu, bupati dinilai perlu mempertimbangkan kembali pola penyaluran infak tersebut, termasuk dengan cara mempergilirkan bantuan agar lebih merata dan dirasakan oleh lebih banyak masjid.

Beberapa pengurus masjid mengaku mulai merasakan adanya kecemburuan sosial. Mereka mempertanyakan alasan bantuan yang hanya diberikan kepada satu masjid tanpa adanya skema yang jelas untuk masjid lainnya. Menurut mereka, langkah tersebut berpotensi menimbulkan persepsi keberpihakan dan ketimpangan perhatian dari pimpinan daerah.

“Sebagai kepala daerah, seharusnya ada rasa keadilan bagi seluruh masyarakat. Masjid bukan hanya satu, dan kebutuhan juga merata. Kalau bantuan hanya terpusat di satu tempat, wajar jika muncul pertanyaan,” ujar salah seorang pengurus masjid di Kabupaten Solok yang enggan disebutkan namanya.

Kritik serupa juga datang dari tokoh masyarakat yang menilai bahwa tindakan tersebut kurang mencerminkan sensitivitas sosial. Mereka menegaskan bahwa meskipun dana berasal dari sumber pribadi, penyalurannya tetap memiliki dampak publik yang luas karena melekat pada jabatan bupati.

Banyak kalangan menilai, dalam posisi sebagai kepala daerah, setiap langkah yang diambil bupati akan selalu menjadi perhatian publik dan berpotensi ditafsirkan sebagai kebijakan, meskipun secara teknis bersifat personal. Oleh karena itu, aspek transparansi, komunikasi, serta pemerataan dinilai penting untuk menghindari kesalahpahaman di tengah masyarakat.

“Yang menjadi persoalan bukan semata sumber dananya, tetapi dampak sosial yang ditimbulkan. Ketika bantuan hanya diberikan ke satu pihak, sementara yang lain tidak, maka persepsi ketidakadilan sulit dihindari,” ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Solok terkait mekanisme maupun pertimbangan penyaluran infak tersebut. Publik berharap adanya penjelasan terbuka agar tidak menimbulkan polemik yang lebih luas.

Sejumlah pihak juga mendorong agar ke depan terdapat pola penyaluran bantuan yang lebih merata dan terukur, sehingga seluruh masjid di Kabupaten Solok dapat merasakan perhatian yang sama. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga rasa keadilan, memperkuat kebersamaan, serta menghindari potensi kecemburuan sosial di tengah masyarakat.

(LJ)