Kota Padang – (SIN) – Pemerintah Kabupaten Agam menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengendalian inflasi daerah dengan menghadiri rapat koordinasi (rakor) pengendalian inflasi yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Rabu (22/4/2026). Kegiatan yang berlangsung di Aula Anggun Nan Tongga, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat ini diikuti oleh seluruh perwakilan kabupaten dan kota se-Sumbar.
Dari Kabupaten Agam, hadir tiga unsur penting yakni Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Andrinaldi, Kepala Bagian Perekonomian Embrizal, serta Ketua Sub Bidang Pemasaran Kelompok Tani Tungku Tigo Sajarangan, Hendri Hendra. Kehadiran mereka mencerminkan sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku sektor pertanian dalam menjaga stabilitas ekonomi, khususnya di bidang pangan.
Rakor tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat dalam memperkuat strategi pengendalian inflasi melalui kolaborasi lintas sektor dan antar daerah. Dalam forum itu, dibahas berbagai langkah konkret yang dapat dilakukan untuk menekan laju inflasi, mulai dari menjaga ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, hingga stabilitas harga di tingkat produsen dan konsumen.
Salah satu fokus pembahasan adalah penguatan kerja sama antar daerah (KAD) sebagai solusi untuk mengatasi ketimpangan pasokan dan harga komoditas. Selain itu, pemanfaatan teknologi melalui Sistem Informasi Ketersediaan dan Harga Pangan (SIAT) Sumbar juga menjadi perhatian guna memastikan data yang akurat dan real-time dalam pengambilan kebijakan.
Peserta rakor juga diminta menyampaikan data potensi produksi komoditas unggulan, jadwal masa panen, serta langkah-langkah yang telah dilakukan dalam kerangka program Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), yang meliputi empat aspek utama, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Asisten II Kabupaten Agam, Andrinaldi, dalam kesempatan tersebut menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan kelompok tani sebagai ujung tombak produksi pangan. Menurutnya, stabilitas harga tidak hanya ditentukan oleh kebijakan, tetapi juga oleh konsistensi produksi dan distribusi di lapangan.
“Keterlibatan langsung kelompok tani dalam forum ini sangat penting agar kebijakan yang dirumuskan benar-benar sesuai dengan kondisi riil di lapangan,” ujarnya.
Sementara itu, Kabag Perekonomian Embrizal menyoroti pentingnya memperkuat jalur distribusi hasil pertanian agar tidak terjadi disparitas harga antar wilayah. Ia menilai, kerja sama antar daerah yang difasilitasi pemerintah pusat dapat menjadi solusi dalam menjaga keseimbangan pasokan.
Di sisi lain, Ketua Sub Bidang Pemasaran Poktan Tungku Tigo Sajarangan, Hendri Hendra, menyatakan kesiapan pihaknya dalam mendukung program pengendalian inflasi, khususnya dalam menjaga stabilitas produksi komoditas unggulan dari Kabupaten Agam. Ia juga berharap adanya dukungan berkelanjutan dari pemerintah, terutama dalam hal akses pasar dan penguatan kapasitas petani.
Rakor ini diharapkan mampu menghasilkan langkah-langkah konkret yang dapat diimplementasikan di masing-masing daerah. Dengan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah hingga kelompok tani, pengendalian inflasi di Sumatera Barat diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
Melalui forum ini, Pemerintah Kabupaten Agam menegaskan komitmennya untuk terus berperan aktif dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, sekaligus memperkuat sektor pertanian sebagai salah satu pilar utama ketahanan pangan dan pengendalian inflasi.
(LJ)
