Karawang – Jawa Barat – (SIN) – Pemerintah Kabupaten Karawang terus mendorong kemudahan layanan publik melalui sistem digitalisasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB–P2).
Kini, masyarakat dapat lebih mudah membayar pajak secara online hanya dalam hitungan menit tanpa harus datang ke kantor pelayanan maupun mengantre di loket pembayaran.
Layanan tersebut disediakan melalui Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Karawang sebagai bagian dari upaya meningkatkan pelayanan yang cepat, mudah, aman, dan dapat diakses kapan saja, Sabtu (23/5–2026).
Wajib pajak cukup membuka situs resmi Pemerintah Kabupaten Karawang melalui cekpbb.karawangkab.go.id kemudian memilih menu “Cek Tagihan dan Bayar PBB”.
Setelah itu, pengguna diminta memasukkan 18 digit Nomor Objek Pajak (NOP), lalu klik “Cek Data” dan lanjut ke menu pembayaran. Selanjutnya, masyarakat hanya perlu mengisi tahun SPPT yang akan dibayar beserta alamat email untuk konfirmasi transaksi.
Metode pembayaran yang tersedia pun cukup beragam, mulai dari QRIS hingga Virtual Account (VA). Setelah memilih metode pembayaran dan menekan tombol “Ya, Bayar”, proses transaksi dapat langsung dilakukan melalui scan QRIS atau transfer VA. Bahkan, dengan jaringan internet yang stabil, pembayaran dapat selesai kurang dari satu menit.
Digitalisasi pembayaran PBB-P2 ini juga menjadi bagian dari implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), yakni sistem transaksi non–tunai yang bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Pemkab Karawang berharap kemudahan layanan tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu. Sebab, pajak daerah memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Karawang.
Dana hasil pembayaran pajak nantinya akan kembali dirasakan masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, fasilitas pendidikan, hingga pengembangan lingkungan yang lebih baik.
Selain mengingatkan pentingnya membayar pajak tepat waktu, masyarakat juga diminta lebih teliti dalam administrasi PBB–P2, khususnya saat melakukan transaksi jual beli tanah maupun bangunan.
Pasalnya, tunggakan pajak dapat memicu berbagai persoalan administrasi, mulai dari denda hingga terhambatnya proses balik nama sertifikat properti.
Calon pembeli properti disarankan memastikan Nomor Objek Pajak (NOP) valid, tidak memiliki tunggakan tahun sebelumnya, serta data SPPT sesuai dengan dokumen kepemilikan tanah atau bangunan.
Pengecekan tagihan dan validitas NOP juga dapat dilakukan secara mandiri melalui layanan online di cekpbb.karawangkab.go.id.
Sementara itu, setelah proses transaksi jual beli selesai, pemilik baru dianjurkan segera melakukan pengajuan balik nama SPPT PBB–P2 ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang agar data administrasi pajak sesuai dengan kepemilikan terbaru.
Dengan hadirnya layanan digital yang semakin praktis dan transparan, masyarakat kini tidak lagi memiliki alasan untuk menunda pembayaran PBB–P2.
“Yuk bayar PBB-P2 tepat waktu. PBB lunas, pembangunan Karawang semakin maju dan berkualitas”.
Kabiro(SIN)Karawang–Jabar
— T.S —
