Kepulauan Tanimbar – (SIN) – Di balik setiap jalan yang dibangun, bantuan sosial yang disalurkan, hingga program kesehatan dan pendidikan yang dijalankan pemerintah, terdapat satu hal yang sering luput dari perhatian publik: data.
Bagi Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, ‘dr. Juliana Ch.Ratuanak’ data bukan sekadar angka yang tersimpan dalam laporan, melainkan fondasi utama yang menentukan arah pembangunan daerah.
Pesan itu disampaikan Wabup ‘Ratuanak’ saat membuka kegiatan pelaksanaan Pelatihan Calon Petugas Sensus Ekonomi 2026 SE 2026 di Resto Hotel Beringin Dua Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan,Kamis, (4/6/ 2026) lalu.
Dalam kesempatan tersebut,ia menegaskan bahwa kualitas pembangunan sangat bergantung pada kualitas data yang dimiliki pemerintah.
“Kalau datanya salah, maka kebijakannya juga berpotensi salah. Karena itu, data yang akurat menjadi kunci sukses pembangunan daerah,” tegasnya.
Pernyataan tersebut bukan tanpa alasan. Di era digital dan keterbukaan informasi saat ini, pemerintah dituntut mengambil keputusan secara cepat, tepat, dan terukur. Namun, semua itu hanya dapat dilakukan apabila data yang menjadi dasar perencanaan benar-benar mencerminkan kondisi riil masyarakat.
Bagi ‘Ratuanak’, pembangunan yang berhasil bukan hanya soal besarnya anggaran yang digelontorkan, tetapi sejauh mana program yang dirancang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Untuk mengetahui kebutuhan itu, pemerintah harus memiliki data yang valid dan mutakhir.
Bayangkan jika jumlah warga miskin yang tercatat lebih rendah dari kondisi sebenarnya. Akibatnya, banyak masyarakat yang seharusnya menerima bantuan justru terabaikan. Sebaliknya, jika data berlebih, maka bantuan bisa salah sasaran dan menimbulkan ketimpangan baru.
Hal serupa berlaku dalam sektor pendidikan, kesehatan, maupun infrastruktur. Kesalahan data dapat menyebabkan pembangunan sekolah di lokasi yang tidak membutuhkan, kekurangan tenaga kesehatan di wilayah tertentu, atau pembangunan fasilitas umum yang tidak sesuai prioritas masyarakat.
Karena itu, Wabup ‘Ratuanak’ mengingatkan bahwa
pelatihan yang melibatkan 130 calon petugas yang dibagi dalam 2 gelombang, dengan tujuan melatih peserta memahami SOP pendataan lengkap SE2026, meningkatkan pemahaman manajemen CAPI & FASIH Mobile, metodologi, konsep, serta definisi yang digunakan dalam pendataan.
Lebih lanjut ‘Ratuanak’ menegaskan, bahwa data akurat hasil Sensus Ekonomi 2026 adalah fondasi utama perencanaan pembangunan. Petugas yang terlatih dengan baik akan menghasilkan data berbasis kebenaran untuk mendukung kebijakan Pemda KKT ke depan.
Oleh karena itu, ia mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menjadikan pengelolaan data sebagai bagian penting dari budaya kerja birokrasi. Setiap data yang dikumpulkan harus melalui proses verifikasi yang baik sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, tantangan pembangunan saat ini semakin kompleks. Pemerintah daerah tidak lagi cukup mengandalkan perkiraan atau asumsi dalam menyusun program kerja. Semua keputusan harus berbasis bukti dan didukung data yang akurat.
“Data adalah bahasa pembangunan. Dari data kita mengetahui masalah, menentukan prioritas, hingga mengukur keberhasilan program yang dijalankan,” ujarnya.
Di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan dengan sebaran penduduk yang luas, keberadaan data yang terintegrasi menjadi semakin penting. Pemerintah membutuhkan gambaran yang jelas mengenai kondisi sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan, hingga potensi wilayah agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran.
Melalui penguatan statistik sektoral, pemerintah daerah berharap setiap OPD mampu menghasilkan data berkualitas yang dapat digunakan bersama dalam satu sistem informasi pembangunan daerah. Dengan demikian, tidak lagi terjadi perbedaan data antarinstansi yang sering menjadi kendala dalam proses perencanaan.
Bagi masyarakat, upaya ini mungkin tidak terlihat secara langsung seperti pembangunan jalan atau gedung. Namun sesungguhnya, data yang akurat adalah fondasi yang menentukan keberhasilan seluruh program pembangunan.
Karena itu, pesan yang disampaikan Wabup ‘Ratuanak’ menjadi pengingat penting bahwa pembangunan yang baik selalu dimulai dari informasi yang benar. Sebab, ketika data berbicara dengan jujur, kebijakan akan lebih tepat sasaran, anggaran lebih efektif digunakan, dan manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Di tengah tuntutan pembangunan yang semakin dinamis, Kepulauan Tanimbar terus berupaya memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis data. Sebuah langkah yang mungkin tidak selalu terlihat, tetapi menjadi penentu arah masa depan daerah. Sebagaimana ditegaskan Wabup ‘Ratuanak”, keberhasilan pembangunan bukan hanya soal bekerja keras, melainkan juga memastikan setiap keputusan dibangun di atas data yang benar.
(dp)
