Jakarta – (SIN) – Pemerintah mulai mempersempit ruang tunggu pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengumpulkan Pemerintah Provinsi Maluku, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, aparat keamanan, SKK Migas, hingga kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dalam rapat percepatan pelaksanaan operasional proyek tersebut, Rabu (30/9/2026).
Rapat digelar di Ruang Rapat Simuk, Gedung Heritage Kementerian ESDM, Jakarta. Hadir Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Bupati Kepulauan Tanimbar Ricky Jauwerissa, pimpinan DPRD Provinsi Maluku, Pangdam XV/Pattimura, Danlantamal IX/Ambon, Kapolda Maluku, Kejaksaan Tinggi Maluku, BIN Daerah Maluku, SKK Migas dan KKKS.
Komposisi peserta rapat memperlihatkan bahwa persoalan yang hendak diselesaikan pemerintah bukan semata urusan teknis produksi migas. Percepatan proyek membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, regulator, keamanan, serta pihak pelaksana kegiatan hulu migas.
Yang sedang dikebut pemerintah
Agenda utama pemerintah adalah mendorong agar tahapan pengembangan Lapangan Abadi tidak berhenti pada perencanaan, melainkan bergerak menuju pelaksanaan operasional sesuai tahapan proyek.
Karena itu, pemerintah mempertemukan pihak-pihak yang memiliki kewenangan dan kepentingan langsung di lapangan. Kehadiran unsur pemerintah daerah, aparat keamanan, SKK Migas dan KKKS dalam satu meja menunjukkan kebutuhan koordinasi lintas sektor dalam mengawal proyek berskala besar tersebut.
Bagi pemerintah pusat, Blok Masela berkaitan dengan kepentingan energi nasional. Bagi Maluku dan terutama Tanimbar, proyek itu membawa persoalan yang lebih dekat: bagaimana wilayah penghasil dan daerah terdampak proyek memperoleh manfaat pembangunan.
Di titik inilah kepentingan Tanimbar menjadi penting.
Tanimbar tidak sekadar menjadi lokasi proyek
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar berkepentingan agar keberadaan Blok Masela diterjemahkan menjadi manfaat konkret bagi masyarakat lokal.
Peluang tersebut antara lain berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja, pengembangan usaha masyarakat, kebutuhan barang dan jasa, pembangunan infrastruktur pendukung, peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta pertumbuhan ekonomi daerah.
Pemerintah daerah sebelumnya juga telah mendorong pemetaan potensi desa dan kesiapan sumber daya manusia menghadapi pengembangan Blok Masela. Langkah itu penting karena proyek migas berskala besar membutuhkan tenaga kerja dan rantai pasok dengan kemampuan yang sesuai kebutuhan industri.
Tanpa persiapan tersebut, peluang ekonomi yang muncul dari proyek berisiko lebih banyak diisi oleh tenaga kerja dan pelaku usaha dari luar daerah.
Bagi Tanimbar, persoalannya kemudian bukan sekadar kapan Blok Masela mulai beroperasi, tetapi juga siapa yang mendapatkan manfaat ketika proyek itu berjalan.
Ada pekerjaan rumah di tingkat daerah
Percepatan proyek juga membawa konsekuensi bagi pemerintah daerah. Kesiapan infrastruktur, pelayanan publik, sumber daya manusia, tata ruang, konektivitas, serta kemampuan masyarakat dan pelaku usaha lokal menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan proyek.
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar karena itu perlu memastikan setiap tahapan yang bersinggungan dengan wilayah dan masyarakat daerah berjalan dengan koordinasi yang jelas.
Kepentingan daerah juga mencakup kepastian bahwa keterlibatan masyarakat lokal tidak berhenti pada seremoni atau janji pemberdayaan. Peluang kerja, kontrak barang dan jasa, pengembangan UMKM, serta peningkatan kapasitas tenaga kerja membutuhkan mekanisme yang terukur.
Sebab, proyek strategis nasional pada akhirnya dinilai bukan hanya dari seberapa cepat proyek tersebut berjalan, tetapi juga dari dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkannya bagi daerah.
Rapat Bahlil menjadi titik penting
Rapat yang dipimpin Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memperlihatkan bahwa pemerintah ingin mempercepat koordinasi seluruh pemangku kepentingan sebelum tahapan operasional proyek berjalan lebih jauh.
Namun, bagi Tanimbar, percepatan tersebut menyisakan pertanyaan yang lebih mendasar: sejauh mana masyarakat lokal telah dipersiapkan untuk menjadi bagian dari rantai ekonomi Blok Masela?
Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana pemerintah pusat, Pemprov Maluku dan Pemkab Kepulauan Tanimbar memastikan peluang ekonomi tersebut dapat diakses secara transparan oleh masyarakat dan pelaku usaha lokal.
Blok Masela memang berbicara tentang energi nasional. Tetapi ketika proyek itu bergerak di wilayah Tanimbar, manfaatnya juga menjadi pertaruhan bagi daerah.
Karena itu, percepatan proyek semestinya berjalan beriringan dengan percepatan kesiapan Tanimbar.
Bukan hanya mempercepat proyeknya, tetapi juga memastikan masyarakat di sekitar proyek tidak sekadar menjadi penonton.
(DP)
