Kepulauan Tanimbar – (SIN) – Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, dr. Juliana Ch. Ratuanak, M.K.M., secara resmi membuka kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Perlindungan Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kamis (19/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Vila Bukit Indah, Saumlaki, tersebut diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Maluku sebagai bagian dari upaya mendorong perluasan perlindungan jaminan sosial bagi seluruh pekerja di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Sasaran perlindungan mencakup pekerja rentan, pekerja sektor informal hingga aparatur desa, sehingga mereka memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan terhadap berbagai risiko pekerjaan, termasuk kecelakaan kerja dan kematian.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, dilakukan penyerahan secara simbolis santunan Jaminan Kematian (JKM) kepada tiga orang ahli waris peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Ketiga penerima santunan tersebut masing-masing adalah ahli waris Yohanis Malirafin yang merupakan pekerja rentan, ahli waris almarhum Herol Batmomolin, aparatur Desa Tutukembong, serta ahli waris almarhum Elia Lasuatbebun, aparatur Desa Welutu.
Penyerahan santunan ini menjadi bagian dari pelaksanaan manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi peserta yang meninggal dunia, sekaligus memberikan dukungan finansial kepada keluarga yang ditinggalkan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Maluku, Heru Siswanto, bersama pimpinan perangkat daerah dan sejumlah instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar bersama BPJS Ketenagakerjaan menegaskan komitmen untuk memperluas cakupan kepesertaan Jamsostek, khususnya bagi kelompok pekerja rentan yang membutuhkan perlindungan terhadap risiko sosial ekonomi.
Pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan diharapkan terus memperkuat koordinasi agar semakin banyak pekerja di Tanimbar memperoleh akses terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Dengan demikian, perlindungan tidak hanya diberikan kepada pekerja selama menjalankan aktivitas pekerjaan, tetapi juga menjadi jaminan bagi keluarga apabila peserta mengalami risiko kecelakaan kerja maupun meninggal dunia.
(DP)






