Kepulauan Tanimbar – (SIN) – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) resmi menggandeng BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Maluku untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat miskin ekstrem, masyarakat miskin, dan pekerja rentan.
Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemkab Kepulauan Tanimbar melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Maluku, di Ruang Rapat Vila Bukit Indah, Saumlaki, Kamis (19/11/2026).
PKS ditandatangani Kepala BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Drs. Jeditija Huwae, M.Si, selaku Pihak Kesatu, dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Maluku, Heru Siswanto, selaku Pihak Kedua.
Melalui kerja sama ini, pekerja sektor informal yang selama ini rentan terhadap risiko kecelakaan kerja dan kematian, termasuk petani, nelayan, pedagang kecil, serta kelompok masyarakat miskin dan miskin ekstrem, diarahkan memperoleh perlindungan melalui dua program, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
Program JKK memberikan perlindungan terhadap risiko kecelakaan yang terjadi dalam aktivitas pekerjaan, baik ketika melaut, mengolah lahan pertanian maupun menjalankan usaha perdagangan.
Sementara itu, program JKM memberikan santunan kepada ahli waris apabila peserta meninggal dunia, sebagai bentuk perlindungan finansial bagi keluarga yang ditinggalkan.
Kerja sama tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Kepulauan Tanimbar memperluas cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi dan belum sepenuhnya terjangkau perlindungan sosial.
Langkah ini sekaligus diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi keluarga pekerja serta mendukung visi pembangunan Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang Sehat, Kuat, dan Sejahtera.
Dengan penandatanganan PKS tersebut, tantangan berikutnya adalah memastikan program perlindungan JKK dan JKM benar-benar menjangkau pekerja miskin ekstrem dan pekerja rentan hingga ke desa-desa, sehingga manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan tidak berhenti sebatas kesepakatan di atas kertas.
(DP)






