ANGGARAN ADD & DD TA. 2022 – 2023 DIDUGA AJANG “BANCAKAN” KORUPSI KPA DESA SUKABAKTI

Januari 21, 20244511 Dilihat

Jawa Barat – (SIN) – Gelontoran Pemerintah Pusat lewat Dana Desa (APBN) untuk Perdesaan se-Indonesia semakin tahunnya ditambahkan jumlah pagu anggarannya guna menutupi tuntutan kebutuhan di desa masing-masing agar pencapain pembangunan maksimal guna peningkatan di segala lini sector bidang pembangunan insfrastrukur dan kesejahteraan ekonomi masyarakat perdesaan,hal ini berulang-ulang diingatkan Presiden RI sebagai salah satu andalan program Nawacitanya untuk perdesaan. Ir. Joko Widodo dalam kesempatan Pers nya secara serius dengan penekanan khusus menyampaikan agar berhati-hati dalam melaksanakan anggaran dana desa,dengan penjelasan jangan main-main dan bermain di program dana desa kalau itu sampai terjadi adanya korupsi dana desa saya akan minta segera APH,Polri,Kejaksaan RI dan KPK RI agar turun gunung dan sikat kepala desanya (KPA) dengan diproses hukum seberat-beratnya.

Dalam pelaksanaan kegiatan Dana Desa dari data rekapitulasi OMSPAN Kemenkeu RI di Desa Sukabakti Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi Jawa Barat diduga kuat terindikasi di Korupsi dengan di duga jadi “Bancakan” kegiatan program dari Sumber Dana Desa (APBN) dan ditambah Sumber Dana PBH Alokasi Dana Desa (ADD) pada uraian rincian kegiatannya diduga fiktif tidak direalisasikan hal ini dibenarkan oleh narasumber terpercaya kepada wartawan www.suarainvestigasinews.com media Nasional Online & Cetak,17/01/023.

Indikasi terjadinya guna kepentingan dengan indikasi sengaja dan direncanakan oleh diduga Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam hal ini Kepala Desa Sukabakti,Naman jadi “Bancakan” hal ini diduga kuat adanya indikasi guna untuk meraup keuntungan diri sendiri sehingga munculnya mosi ketidak percayaan masyarakat (Publik).

Dikonfirmasi lewat nomor Hp-WhastApp terkait dugaan indikasi Korupsi Dana tersebut tidak ada tanggapan/jawaban tidak aktif,disambangi di kantor desa menurut keterangan kantor pemdes setempat bahwa kades jarang masuk kantor sedang keluar terus banyak bisnis infonya,sampai pada pemberitaan tayang tidak satupun dari pihak terkait memberikan tanggapan/jawaban hal ini menambah kecurigaan publik dan masyarakat akan adanya indikasi markup harga dan markup jumlah yang digelembungkan pada fisik dan non fisik terutama diduga fiktif pada kegiatan uraian rincian penggunaan DD dan ADD diantaranya;

Sumber Dana DD (APBN);

1. SDGs Rp. 28.023.000 (diduga fiktif)

2. STUNTING Rp. 66.000.000 (diduga fiktif)

a.Honor Petugas Posyandu Tidak direalisasikan Rp. 54.000.000 (diduga fiktif)

b. Makanan Tambahan Bayi & balita tidak dibelanjakan Rp. 12.000.000 (diduga fiktif)

3. Padat Karya Tunai Rp. 68.067.000 tidak dilaksanakan terindikasi hanya formalitas dengan dugaan dilaksanakan kisaran 10% dari nilai anggaran.(diduga fiktif)

4. Adanya dugaan markup harga pembelian pompa air sebanyak 2 unit @ Rp. 32.620.000.(diduga markup harga)

5. Pajak yang tidak dibayarkan tahun 2023 (APBN Tahap 1-2 dan 3) (diduga fiktif)

Sumber Dana PBH (ADD/APBD/Banprov);

1. Program Patendes Rp. 25.000.000 Tidak direalisasikan (diduga fiktif).

2. Kegiatan penyusunan dan pemuktahiran Profil Desa Rp. 39.000.000 tidak dilaksanakan (diduga fiktif).

3. Markup Anggaran Pengecoran Taman Desa Rp. 180.657.000.(diduga markup harga-markup jumlah dalam RAB)

4. Bintek Linmas (Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes Rp. 30.000.000 tidak dilaksanakan (diduga fiktif).

5. Dana khusus LPM Rp. 22.180.000 dan Karang Taruna Rp. 22.270.000 (diduga fiktif).

6. Pajak yang Tidak dibayarkan ta. 2023 (PBH dan ADD). (Diduga fiktif).

Mayarakat (Publik,red) meminta kepada pihak terkait APH (Aparat Penegak Hukum ), Polri,Kejaksaan RI dan KPK RI segera ada tindakan hukum dengan adanya temuan media Pers dan LSM serta laporan informasi masyarakat (Publik) bertindak tegas Sikat dan Berantas Korupsi dan KKN dari Bumi Negara Kesatuan Republik Indonesia agar Indonesia Bebas dan Bersih Koruptor.

(YM-SIN)

Post Views: 4,511