Tulang Bawang – (SIN) –Chandra Hartono selaku pendamping masyarakat tiyuh penumangan (masyrakat yang tercantum dalam amar putusan perkara perdata/ sebagai pihak yang sah). Setelah menghadiri undangan sosialisasi putusan-putusan pengadilan yang diselenggarakan pemerintah daerah di ruang rapat aula bupati Tulangbawang barat.
“Chandra Hartono bersama masyarakat Sukman dkk , melalui Press Release yang dikirimkan oleh Chandra Hartono dan diterima oleh para wartawan Melalui pesan WhatsApp Chandra Hartono Menyatakan sikap secara tegas sebagai berikut :
1. Menyampaikan ucapan Terimakasih kepada Bapak bupati dan wakil bupati beserta seluruh pimpinan forkopimda kabupaten Tulang Bawang barat yang telah berkenan melaksanakan sosialisi putusan-putusan tersebut agar diketahui secara umum bahwa berdasarkan perkara perdata putusan pengadilan negeri Menggala Nomor : 04 / Pdt . G / 2007 /PN.MGL Jo putusan pengadilan tinggi Tanjung Karang Nomor : 07/PDT/2009/PT.TK Jo putusan kasasi Nomor : 3054 K /pdt /2010 Jo putusan peninjauan kembali Nomor :276PK /PDT /2012 yang telah berkekuatan hukum tetap ( Inkracht van Gewijsde ) dengan amar putusan sebagai berikut:
-Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;
-Menyatakan SAH MENURUT HUKUM bahwa para penggugat adalah penerima hibah atas sebidang tanah perkebunan seluas lebih kurang 150 Hektar, yang terletak di kampung penumangan dengan batas sebagai berikut:
– sebelah barat. : jalan raya masuk kampung penumangan;
– sebelah timur. : rawa ketiak ;
– sebelah selatan : Gunung /pegunungan wow taruh ;
– sebelah utara. : rawa umbul tulung balak ;
-menyatakan perbuatan para tergugat menguasai tanah sengketa/tanah hibah /tanah milik para penggugat ( selaku penerima hibah ) tersebut adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
-Menghukum para tergugat menyerahkan tanah sengketa/tanah hibah / tanah milik para penggugat ( selaku penerima hibah ) tersebut berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya kepada para penggugat dalam keadaan baik ;
-Menghukum para tergugat untuk memberikan ganti rugi kepada para penggugat;
-Menghukum para tergugat untuk membayar uang paksa kepada para penggugat sebesar Rp 500.000,00 ( lima ratus ribu rupiah) , secara tanggung renteng setiap hari, apabila lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
-Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya ;
Berdasarkan amar putusan tersebut sangatlah jelas bahwa PT HIM sebagai tergugat adalah pihak yang kalah sedangkan tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya sah dan pasti menurut hukum milik para penggugat masyarakat/ pihak yang menang.
Sedangkan gugatan wanprestasi PT HIM Dalam perkara perdata Nomor :15/Pdt.G/2015 PN.MGL amar putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatannya penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah secara hukum yaitu :
a. Nota kesepakatan yang dibuat pada tanggal 2 Maret 2012 antara penggugat melalui kuasanya pahlevi pangerang dengan kuasa para tergugat yaitu : Tufroni, lison, Saidi Efendi, mohlisi Manado, Suwardi, subir, ali hasan, rudi tholif, Sukman, saleh, , arjoni, abu yasid Bahri, Juanda Maliki, manyadi , Masri K.R sebagaimana ( bukti P -07 – 08 ) dan pembayaran-pembayaran yang dilakukan atas pelaksanaan nota kesepakatan aquo.
b. Surat kuasa peneriman dan pembayaran, tanda bukti penyerahan uang Rp 7.500.000.000 ( tujuh miliar lima ratus juta ) rupiah dari penggugat kepada para tergugat, tanda bukti penerimaan uang dari para tergugat serta berikut proses dan pembayaran yang telah dilakukan oleh penggugat atas perjanjian A quo ;
3.Menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji karena tidak melaksanakan perjanjian perdamaian;
4.Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat hari ini ditetapkan Rp 187.301.000,00 ( seratus delapan puluh juta tiga ratus satu ribu rupiah ) secara tanggung renteng;
5.Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya ;
2.Memohon kepada Bapak dan wakil bupati dan Bapak wakil bupati beserta jajaran forkopimda kab Tulang Bawang barat untuk meneliti dan menelaah putusan-putusan perkara A quo secara teliti, cermat dan seksama. Dikarenakan alasan -alasan dan Bukti-bukti yang di perlihatkan dalam sosialisasi tersebut adalah alasan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bukti yang tidak lengkap seperti contoh putusan -putusan yang memenangkan masyrakat tidak di sosialisasikan serta bukti yang menguatkan masyarakat tidak diperlihatkan.
3. Menghimbau kepada semua pihak untuk mematuhi hukum, peraturan dan perundang-undangan dikarenakan putusan yang memenangkan masyrakat wajib dilaksanakan eksekusi atau memiliki kekuatan eksekutorial sedang putusan perkara yang di sosialisasikan oleh Pemda adalah putusan yang haram untuk dilakukan eksekusi atau tidak bisa dilaksanakan eksekusi sebagaimana penjelasan dari ahli perdata sebagai berikut :
Jawabannya tegas: *Tidak bisa dieksekusi paksa.*
Kalau amar putusan Bapak cuma bunyi *”MENYATAKAN”*, Pengadilan tidak akan mau mengeksekusi. Juru sita tidak bisa dipaksa datang untuk mengusir orang, menyita barang, atau memaksa bayar.
Kenapa? Karena tidak ada yang dihukum.
Ini aturan yang dipegang semua Pengadilan Negeri, termasuk PN Menggala.
Kenapa “MENYATAKAN” Tidak Bisa Dieksekusi?
Karena eksekusi itu artinya *memaksa seseorang melakukan sesuatu.*
Siapa yang mau dipaksa? Apa yang mau dipaksa?
Tidak ada perintah untuk mengosongkan, tidak ada perintah untuk membayar, tidak ada perintah untuk menyerahkan. Jadi juru sita tidak punya dasar untuk bertindak.
Dalam bahasa hukum, putusan yang amarnya cuma MENYATAKAN itu disebut *Putusan Deklaratoir / Declaratoir.*
Sifatnya hanya *menyatakan keadaan hukum*, bukan menghukum.
Papar Chandra Hartono melalui press release.
(*/Tim)
