Karawang – Jawa Barat – (SIN) – Dugaan adanya fee yang melibatkan oknum pegawai di Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Kabupaten Karawang, Provinsi Jawabarat, semakin menguat.
Namun, upaya konfirmasi dari awak media justru menemui jalan buntu. Ketika dikonfirmasi oknum yang bersangkutan memilih menghindar, sementara komunikasi melalui sambungan seluler tidak tersambung atau dalam kondisi tidak aktif, Senin (28/7–2025).
Tak hanya itu, staf dan asisten di lingkungan bidang perumahan pun terkesan menutupi keberadaan atasannya. “Ya, Kang, nanti saya sampaikan ke pimpinan lewat asistennya. Kami tidak bisa berbuat apa-apa, mohon maaf,” ujar salah satu staf bidang perumahan saat dimintai keterangan.
Upaya klarifikasi juga dilakukan kepada Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PRKP Karawang, Asep Azar. Namun, Asep menyebutkan bahwa proses untuk bertemu pejabat terkait memang tidak mudah. “Belum ada respon. Kalau mau ketemu, harus antri,” kata Asep saat dihubungi melalui sambungan seluler.
Meski demikian, Asep mengimbau agar jurnalis tetap menjalin komunikasi dan menjaga sinergi. “Kami akan sampaikan ke bidang terkait. Tapi memang, komunikasi dengan Kabid agak sulit dan harus antri. Saya harap rekan-rekan pers bersabar karena Kabid juga masih baru,” ujarnya singkat.
Sikap tertutup dari internal Dinas PRKP Karawang menimbulkan tanda tanya besar soal transparansi dan akuntabilitas lembaga publik tersebut. Masyarakat berhak tahu kebenaran di balik dugaan yang kini mulai mencuat ke permukaan. Investigasi lebih lanjut pun sangat diperlukan untuk mengungkap apakah praktik-praktik tak wajar tengah berlangsung di balik meja birokrasi.
Kabiro(SIN)Karawang–Jabar
— T.S —
