KADISKOMINFO OKU SELATAN HADIRI RANGKAIAN WELCOME DINNER DAN RAKORNAS KOMISI INFORMASI SE-INDONESIA TAHUN 2026

Palembang – (SIN) – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKU Selatan), Zakiah, S.E., M.M., mewakili Bupati OKU Selatan Abusama, S.H., menghadiri rangkaian kegiatan Silaturahmi dan Malam Ramah Tamah (Welcome Dinner) serta Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Informasi se-Indonesia Tahun 2026 yang diselenggarakan di Kota Palembang, Sumatera Selatan.

Rangkaian kegiatan diawali dengan Silaturahmi dan Malam Ramah Tamah Komisi Informasi se-Indonesia yang berlangsung di Griya Agung Palembang, Selasa (17/11/2026) malam.

Kegiatan tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus penyambutan para pimpinan dan komisioner Komisi Informasi dari seluruh Indonesia yang hadir dalam agenda nasional tersebut. Wakil Gubernur Sumatera Selatan, H. Cik Ujang, menyambut langsung kedatangan para peserta dan menyampaikan ucapan selamat datang di Bumi Sriwijaya.

Dalam sambutannya, Cik Ujang menyampaikan bahwa keterbukaan informasi publik bukan sekadar kewajiban administratif maupun formalitas undang-undang, melainkan menjadi fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Ia juga berharap melalui Rakornas dan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Komisi Informasi Tahun 2026 dapat melahirkan berbagai rumusan strategis, penguatan regulasi, serta solusi terhadap berbagai tantangan keterbukaan informasi publik di daerah.

Selanjutnya, pada Rabu (18/11/2026), kegiatan dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi Nasional Komisi Informasi se-Indonesia yang berlangsung di Ballroom Hotel Novotel Palembang.

Rakornas tahun ini mengusung tema “Mengawal Transparansi Tata Kelola Pemerintahan: Wujud Akuntabilitas Publik Menuju Generasi Emas 2045” dan dibuka secara resmi oleh Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru.

Dalam sambutannya, Herman Deru menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik secara tegas, lugas, dan terbuka. Ia mengingatkan seluruh badan publik serta organisasi perangkat daerah agar tidak menutup-nutupi informasi yang menjadi hak masyarakat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menurutnya, keberhasilan keterbukaan informasi publik tidak hanya diukur dari banyaknya sengketa informasi yang diselesaikan, tetapi juga dari semakin minimnya tuntutan informasi karena pemerintah telah menyajikan informasi secara proaktif kepada masyarakat.

Ia juga menekankan pentingnya peran kehumasan dan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai corong pemerintah dalam menyampaikan berbagai kebijakan, program, serta capaian pembangunan kepada masyarakat secara menarik, utuh, dan mudah dipahami di tengah perkembangan transformasi digital.

Rakornas tersebut juga diisi dengan seminar nasional yang menghadirkan sejumlah narasumber dari unsur pemerintah pusat dan daerah, di antaranya Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Kepala Badan Gizi Nasional, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, serta Bupati Sumenep.

Selain seminar nasional, kegiatan dilanjutkan dengan pleno pembukaan Rakornas dan rapat bidang dalam rangka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Komisi Informasi Tahun 2026 yang membahas berbagai aspek penguatan kelembagaan, tata kelola, dan keterbukaan informasi publik.

Keikutsertaan Kepala Dinas Kominfo OKU Selatan dalam rangkaian kegiatan ini merupakan bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten OKU Selatan terhadap penguatan keterbukaan informasi publik serta peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.

Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan sinergi antar-Komisi Informasi serta pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, informatif, dan akuntabel.

Pemerintah Kabupaten OKU Selatan terus berkomitmen mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan mudah diakses sebagai bagian dari upaya meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

(Rifki)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *