Solok – (SIN) – Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (D.I.) Bandar Batang Lembang, Kabupaten Solok–Kota Solok Lanjutan (TKD), senilai Rp2.014.554.000 yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026, menuai sorotan masyarakat.
Selain dikeluhkan warga minim sosialisasi kepada masyarakat sekitar sebelum pekerjaan dimulai, proyek tersebut juga diwarnai persoalan kesepakatan dengan warga, tuntutan ganti rugi kolam ikan, hingga dugaan intimidasi terhadap wartawan yang melakukan kontrol sosial.
Berdasarkan papan informasi proyek di lokasi, kegiatan tersebut berada di bawah naungan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Pekerjaan berdasarkan Nomor Kontrak 04.19/PJPA-SDA.BK/APBD/IX-2026 tertanggal 3 September 2026 itu dilaksanakan oleh CV Jaya Vista Group dengan konsultan supervisi PT Multi Karya Interplan Konsultan.
Persoalan bermula dari keluhan warga sekitar jaringan irigasi yang menyayangkan minimnya pemberitahuan mengenai jadwal pemutusan dan pengaliran kembali air. Padahal, saluran tersebut merupakan sumber utama kebutuhan air untuk lahan pertanian, kolam ikan, dan usaha kolam pancing masyarakat.
Pemutusan aliran air tanpa kepastian waktu dinilai berdampak terhadap aktivitas ekonomi warga yang menggantungkan usaha pada ketersediaan air irigasi.
Persoalan tersebut kemudian dibahas melalui musyawarah pada 23 Oktober 2026 yang melibatkan Pemerintah Nagari, Bhabinkamtibmas, Badan Permusyawaratan Nagari (BPN), pihak CV Jaya Vista Group, warga Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, serta Ketua GP3A.
Dalam berita acara musyawarah, terdapat beberapa poin kesepakatan. Pertama, pihak kontraktor menyetujui permintaan warga agar aliran air tetap berjalan selama pekerjaan berlangsung dengan menggunakan bentangan plastik atau terpal yang disediakan kontraktor.
Kedua, warga meminta agar konsultan pengawas dihadirkan untuk membahas teknis pekerjaan, menyesuaikan pelaksanaan dengan jadwal (time schedule), serta memastikan kesepakatan mengenai kelancaran aliran air dijalankan.
Ketiga, terkait tuntutan ganti rugi ikan atau kolam pancing milik Zulfi Hendri, pengawas CV Jaya Vista Group menyatakan akan menyampaikan persoalan tersebut kepada pimpinan perusahaan untuk ditindaklanjuti paling lambat 30 Oktober 2026.
Keempat, Pemerintah Nagari menegaskan bahwa masyarakat Jorong Bawah Duku tidak pernah menolak pembangunan rehabilitasi irigasi tersebut, melainkan meminta kejelasan teknis agar pelaksanaan pekerjaan tidak merugikan aktivitas warga. Kesalahpahaman antarwarga juga disepakati untuk dimediasi oleh Bhabinkamtibmas bersama Kepala Jorong.
Namun, berdasarkan keterangan sejumlah warga kepada awak media, hingga kini masih terdapat poin kesepakatan yang dinilai belum terpenuhi.
Warga mengaku belum pernah melihat kehadiran konsultan pengawas di lokasi pekerjaan, meskipun permintaan untuk dipertemukan langsung dengan pihak konsultan telah disampaikan dalam musyawarah.
Ketua Pemuda Korong Bawah Duku, Nagari Koto Baru, yang akrab disapa Mul, menyebut persoalan tersebut telah berlarut-larut hingga memicu ketegangan dan keributan antarwarga.
Menurutnya, munculnya berbagai opini dan narasi dengan sudut pandang berbeda-beda di tengah masyarakat telah menimbulkan kesalahpahaman. Ia khawatir informasi yang tidak utuh atau menyesatkan semakin memperkeruh suasana dan berpotensi memicu perpecahan di tengah masyarakat.
Mul berharap Pemerintah Nagari Koto Baru memberikan perhatian serius guna mencari solusi terbaik.
Ia menilai persoalan tersebut jangan sampai dibiarkan berlarut-larut hingga berkembang menjadi konflik sosial yang lebih luas.
“Harapan kami, Pemerintah Nagari segera memfasilitasi duduk bersama dengan warga dan pihak-pihak terkait untuk mencari jalan keluar terbaik. Jangan sampai persoalan ini menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat hanya karena perbedaan opini dan informasi yang belum tentu benar,” ungkap Mul.
Di sisi lain, polemik juga mencuat ketika awak media turun ke lokasi untuk melakukan pemantauan dan menggali informasi terkait keluhan masyarakat. Berdasarkan keterangan pihak media, seorang oknum dari pihak pelaksana yang juga mengaku berprofesi sebagai wartawan diduga merasa terganggu dengan berita yang di terbitkan.
Oknum tersebut diduga melontarkan pernyataan bernada ancaman akan mencari wartawan yang memberitakan persoalan proyek tersebut. Dugaan intimidasi ini menjadi perhatian karena wartawan sedang menjalankan fungsi jurnalistik dan kontrol sosial terhadap kegiatan pembangunan yang menggunakan anggaran negara.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 4 ayat (3), menjamin kemerdekaan pers dalam mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi. Sementara Pasal 18 ayat (1) mengatur sanksi terhadap pihak yang secara melawan hukum dengan sengaja menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3).
Atas berbagai persoalan tersebut, masyarakat berharap Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat segera melakukan evaluasi dan memastikan pekerjaan berjalan sesuai ketentuan kontrak serta memperhatikan kepentingan masyarakat penerima manfaat.
Pihak CV Jaya Vista Group juga diharapkan memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan kesepakatan musyawarah, pengaturan aliran air kepada warga sekitar.
Sementara itu, PT Multi Karya Interplan Konsultan perlu memberikan klarifikasi terkait pelaksanaan fungsi pengawasan di lapangan.
Pembangunan yang bersumber dari uang rakyat semestinya memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan justru memunculkan persoalan sosial. Warga tidak menolak pembangunan, tetapi menginginkan pekerjaan berjalan baik dan sesuai kesepakatan kontrak, hak masyarakat diperhatikan, dan kesepakatan yang telah dibuat bisa benar-benar dilaksanakan.
Media ini membuka ruang konfirmasi dan hak jawab bagi Pemerintah Nagari, pihak kontraktor, konsultan supervisi, maupun Dinas terkait demi menjamin keberimbangan pemberitaan.
{LJ}
