SMA Negeri 2 Sumbar Diduga Tekan Orang Tua Murid Tak Mampu, Ancaman Dikeluarkan Menguat -Kacapdin Wilayah III Dinilai Menghindar dari Konfirmasi

Solok Raya – (SIN) – Dugaan praktik diskriminatif terhadap siswa dari keluarga tidak mampu mencuat di SMA Negeri 2 Sumatera Barat. Seorang wali murid mengaku anaknya terancam dikeluarkan dari sekolah lantaran ketidakmampuan orang tua membayar uang makan dan uang komite yang nilainya mencapai Rp19 juta per Desember 2025.

Ironisnya, siswa tersebut lulus melalui seleksi akademik ketat, bukan melalui jalur kemampuan finansial.

Anak saya diterima di SMA Negeri 2 Sumbar karena prestasi dan kemampuan akademiknya, bukan karena kemampuan ekonomi kami. Tapi sekarang justru kami dihadapkan pada ancaman pemindahan sekolah,ungkap wali murid kepada Suara Investigasi News, dengan syarat identitas dirahasiakan karena khawatir terjadi intimidasi dan perlakuan tidak adil terhadap anaknya.

Surat Perjanjian Diduga Mengandung Unsur Tekanan

Wali murid mengungkapkan bahwa pihak sekolah meminta dirinya membuat dan menandatangani surat perjanjian yang isinya telah diarahkan oleh pihak sekolah. Dalam surat tersebut ditegaskan bahwa apabila hingga Juni 2026 orang tua tidak mampu melunasi kewajiban biaya sekolah, maka mereka bersedia memindahkan anaknya dari SMA Negeri 2 Sumbar.

Saya sedih dan terpaksa menandatangani. Yang paling saya takutkan adalah dampak psikologis terhadap anak saya jika benar-benar dikeluarkan,ujarnya dengan suara bergetar.

Kepala Sekolah Tidak Membantah

Saat dikonfirmasi, Kepala SMA Negeri 2 Sumbar, Ratna Yulia, tidak membantah adanya kebijakan tersebut. Ia berdalih bahwa seluruh biaya telah disepakati dan ditandatangani oleh orang tua murid saat awal pendaftaran.

Terkait bantuan bagi siswa kurang mampu, pihak sekolah menyebut:

Biaya makan siswa: Rp35.000 per hari

Kuota bantuan siswa tidak mampu: hanya 40 siswa

Jumlah siswa tidak mampu di sekolah: 60 siswa

Artinya, terdapat 20 siswa kurang mampu yang tidak terakomodasi bantuan, termasuk anak dari wali murid yang mengadu ke redaksi.

Data Anggaran APBD Menimbulkan Pertanyaan

Berdasarkan data belanja yang bersumber dari APBD dan APBD-P Tahun 2025, tercatat sejumlah anggaran besar, di antaranya:

Belanja makanan & minuman siswa kurang mampu: Rp736.800.000

Jasa tenaga kebersihan: Rp538.552.536

Pengadaan laptop: Rp893.550.000

Pengadaan smart board/ice board: Rp1.224.000.000

Besarnya alokasi anggaran tersebut memunculkan pertanyaan serius:

Mengapa masih ada siswa tidak mampu yang tidak mendapatkan bantuan makan dan justru terancam dikeluarkan dari sekolah negeri?

Kacapdin Wilayah III Akui, Namun Tak Kunjung Klarifikasi

Saat dikonfirmasi, Plt Kepala Cabang Dinas (Kacapdin) Wilayah III Solok Raya, Riko Fernanda, membenarkan anggaran tersebut.

Dalam pesan singkat kepada awak media, ia menyatakan:

Kalau ini Pak Jon, pas benar sama Cabdin. Memang di Cabdin.

Riko Fernanda juga menyatakan kesediaannya memberikan keterangan resmi kepada awak media jika waktu memungkinkan. Namun faktanya, sejak awal tahun 2025 hingga berita ini diterbitkan, janji klarifikasi tersebut tak kunjung terealisasi.

Negara Hadir atau Abai?

Kasus ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang fungsi sekolah negeri sebagai lembaga pendidikan yang menjamin akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya keluarga kurang mampu.

Ancaman pengeluaran siswa karena faktor ekonomi berpotensi melanggar prinsip keadilan sosial dan amanat konstitusi, sekaligus menimbulkan dampak psikologis serius bagi peserta didik.

Suara Investigasi News akan terus menelusuri kasus ini dan membuka ruang klarifikasi bagi seluruh pihak terkait, termasuk Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dan Inspektorat Daerah, demi memastikan hak pendidikan anak bangsa benar-benar terlindungi.

(*)