JAKARTA – (SIN) – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Kamis (19/11/2026). Rapat Paripurna pengesahan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.
Pengesahan regulasi ini menandai langkah penting dalam penegakan hukum dan pemberantasan kejahatan finansial di Indonesia. Dalam ketentuan yang diatur, UU ini menetapkan ruang lingkup perampasan aset yang mencakup berbagai tindak pidana, mulai dari tindak pidana penipuan hingga perdagangan.
Selain memperluas jangkauan perampasan aset hasil kejahatan, sejumlah poin penting lainnya turut termuat dalam undang-undang ini, antara lain:
- Kemungkinan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi.
- Perlindungan bagi pihak yang beriktikad baik agar tidak dirugikan dalam proses perampasan aset.
- Pengembalian aset kepada korban tindak pidana sebagai bentuk pemulihan hak.
- Mekanisme pengawasan dan pencegahan penyalahgunaan wewenang guna memastikan penerapan aturan berjalan akuntabel dan tepat sasaran.
Dengan disahkannya UU Perampasan Aset ini di Senayan, proses penindakan terhadap aset hasil tindak pidana diharapkan memiliki payung hukum yang lebih kuat, tegas, serta tetap mengedepankan prinsip keadilan dan perlindungan hak. (*).






