Kepulauan Tanimbar – Maluku – (SIN) – Kegiatan Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, berlangsung di gedung hotel Galaksi. Rakor tersebut diselenggarakan oleh Dinas P3AP2KB (Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana) bersama BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kepulauan Tanimbar, Rabu (2/12/2025).
Bupati Kepulauan Tanimbar Ricky Jauwerissa melalui staf ahli bidang Pembangunan dan Sumber Daya Manusia, Somalay Batlayeri dalam sambutannya menegaskan bahwa rapat koordinasi dimaksud ada dua agenda penting Pemerintah Daerah yaitu: Rapat Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dan Rapat Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TPKD) tahun 2026.
Somalay mengingatkan bahwa rapat koordinasi ini sangat penting dan strategis dalam upaya membangun sinergi dan kolaborasi lintas sektor untuk pengambilan kebijakan terkait percepatan penurunan angka stunting dan penangulangan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrim di kabupaten KepulauanTanimbar.
Untuk mewujudkan semua ini maka perlu langkah strategis sesuai tugas, fungsi san kewenangan yang dimiliki masing-masing untuk percepatan penurunan angka stunting dan penanggulangan kemiakinan serta penghapusan kemiskinan ekstrim melalui ketepatan sasaran dan integrasi program serta kolaborasi multi sektor. Semua pihak harus bergerak cepat dan tepat, seirama mengatasi stunting, kemiskinan dan kemiskinan ekstrim, jelas Somalay.
Pada kesempatan tersebut , Somalay juga mengingatkan bahwa berdasarkan data hasil Survey Status Gisi Indonesia (SSGI) tahun 2025, angka Prevalensi Stunting kabupaten Kepulauan Tanimbar mengalami kenaikan, tahun 2024 persentasenya 25,1%, namun pada tahun 2025 persentasenya 30,1%, sehingga menempatkan posisi Kepulauan Tanimbar berada di urutan ke-5 dari 11 kabupaten/kota di Propinsi Maluku.
Sementara itu persentase angka kemiskinan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2024 persentasenya 23.66% (27.640 jiwa), turun 0.81% dari 2023 yakni 24.47% ( 27.640 jiwa), sehingga menempatkan kemiskinan penduduk kabupaten Kepulauan Tanimbar lebih tinggi dari Provinsi Maluku (16.05%) dan Nasional (9.03%).
Selanjutnya persentase kemiskinan ekstrim tahun 2024 sebesar 3,51%, naik 0,69% dari tahun 2023 yang hanya (2,82%).
Karena itu melalui rapat koordinasi lintas sektor tersebut diharapkan dapat menghasilkan sebuah rekomdasi strategis untuk penanganan stunting dan kemiskinan pada tahun 2026 mendatang, tegasnya.
Rakor tersebut dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah KKT, Pimpinan dan anggota DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda dan Pimpinan OPD/Unit Kerja Lingkup Pemerintah KKT, Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN/BUMD yang berada di wilayah KKT, Spesialis dan Analis Koordinasi Perencanaan dan penganggaran. Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kemendagri, ketua Tim Penggerak PKK KKT, Ketua Dharma Wanita Persatuan KKT, tokoh Agama, anggota TPPS dan TPKD KKT.
(do/dp)
