Magetan – (SIN) – Pelaksanaan Program Revitalisasi Sekolah Menengah Atas di lingkungan SMA Negeri 3 Kabupaten Magetan menjadi perhatian masyarakat. Sejumlah elemen masyarakat mempertanyakan keterbukaan informasi dalam pelaksanaan proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026.
Berdasarkan data yang tercantum pada papan informasi proyek di lokasi, kegiatan mencakup rehabilitasi empat ruang kelas dan pembangunan ruang Bimbingan Konseling (BK). Proyek tersebut memiliki nilai anggaran sebesar Rp780.890.000, dengan jangka waktu pelaksanaan 120 hari kalender, terhitung sejak 22 Juni 2026.
Karena dibiayai dari dana publik, pelaksanaan pekerjaan wajib berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, serta kepatuhan terhadap spesifikasi teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keterbukaan informasi menjadi prasyarat agar masyarakat dapat menjalankan fungsi pengawasan atas penggunaan anggaran negara.
Namun, hingga saat ini dinilai masih terdapat informasi penting yang belum disampaikan secara memadai kepada publik. Hal mencakup perkembangan progres fisik, kesesuaian volume pekerjaan dengan dokumen kontrak, jaminan kualitas hasil pekerjaan, serta mekanisme pengawasan yang diterapkan. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan yang patut diperoleh penjelasan resmi dari pihak berwenang.
Masyarakat berharap instansi terkait segera menyampaikan informasi secara terbuka mengenai perkembangan proyek. Pihak terkait juga diharapkan menjamin seluruh pekerjaan dilaksanakan sepenuhnya sesuai kontrak, standar teknis, dan peraturan yang berlaku. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, penanganannya harus dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Perlu ditegaskan, hal-hal yang disampaikan dalam pemberitaan ini masih berupa dugaan dan belum dapat dipastikan kebenarannya secara definitif. Hingga berita ini dirilis, belum terdapat keterangan resmi dari pihak sekolah maupun pelaksana pekerjaan terkait hal tersebut.
Redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak sekolah, penyedia jasa pelaksana, maupun instansi pembina untuk menyampaikan klarifikasi atau hak jawab guna menjaga keberimbangan pemberitaan.
Catatan Redaksi: Rilis berita ini disusun berdasarkan informasi yang beredar di masyarakat dan bertujuan mendorong keterbukaan informasi publik. Penyampaian dugaan atau pertanyaan dalam pemberitaan ini tidak dapat dimaknai sebagai kesimpulan telah terjadi pelanggaran hukum. Setiap pihak tetap berhak atas asas praduga tak bersalah hingga terdapat putusan atau hasil pemeriksaan resmi dari instansi yang berwenang.
(Tim)
