Jakarta – (SIN) – Merasa tidak mendapatkan kepastian penanganan laporan, Stefani Fransisca Areros (SFA) atau Dipangil FaNy Arereros akhirnya membawa persoalan yang dihadapinya langsung ke Mabes Polri. Ia resmi melaporkan seorang anggota Polri berpangkat Aiptu, Belly Fenator Makaluas, melalui Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri atas dugaan perbuatan asusila, ingkar janji, dan pelanggaran kode etik profesi kepolisian.
Pengaduan tersebut telah diterima secara resmi melalui Surat Penerimaan Surat Pengaduan Propam dengan Nomor: SPSP2/2026111401029, tertanggal 14 November 2026.
Langkah FA mengadu langsung ke Mabes Polri bukan tanpa alasan. Ia mengaku kecewa terhadap lambannya penanganan laporan yang sebelumnya telah disampaikan kepada penyidik di Jayawijaya. Menurut pelapor, perkara tersebut telah berlarut-larut tanpa kejelasan perkembangan penanganan, sehingga dirinya memilih meminta perhatian dan pengawasan langsung dari Propam Mabes Polri.
Bagi Stefani, persoalan ini bukan sekadar persoalan pribadi, melainkan menyangkut tanggung jawab moral, kehormatan, dan integritas seorang anggota kepolisian yang seharusnya menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.
Lebih jauh, FA mengungkapkan bahwa dugaan hubungan tanpa status dengan oknum anggota tersebut telah berlangsung kurang lebih enam tahun. Dalam pengaduannya, ia mempersoalkan sejumlah janji pernikahan, janji pengurusan mutasi, hingga dugaan pembuatan dokumen yang disebut tidak benar atau palsu.
Tidak hanya itu, laporan tersebut juga memuat dugaan penyebaran rekaman hubungan pribadi tanpa persetujuan. FA turut menyampaikan adanya keterangan dari seorang perempuan lain yang mengaku pernah melakukan hubungan intim dengan oknum tersebut di dalam mobil ketika diduga berada dalam pengaruh alkohol. Keterangan itu perlu diklarifikasi dan diuji kebenarannya oleh pihak berwenang.
FA menilai persoalan yang dilaporkannya tidak boleh berhenti hanya karena terlapor merupakan anggota kepolisian. Ia meminta agar seluruh bukti dan keterangan diperiksa secara menyeluruh, tanpa perlakuan khusus maupun upaya melindungi pihak tertentu.
KAPOLDA PAPUA DIMINTA JANGAN TUTUP MATA
FA juga meminta perhatian langsung Kapolda Papua, Irjen Pol. Patrige R. Renwarin, untuk mengevaluasi dan mengawasi proses penanganan laporan di wilayah hukum Polda Papua, khususnya terkait laporan yang sebelumnya disampaikan di Jayawijaya.
Menurut FA, jangan sampai laporan masyarakat kehilangan kepastian hanya karena proses penanganannya berjalan lambat. Ia berharap Kapolda memberikan atensi agar persoalan tersebut memperoleh kejelasan dan tidak dibiarkan berlarut-larut.
Baginya, institusi Polri harus menunjukkan bahwa setiap anggota yang diduga melakukan pelanggaran tetap dapat diperiksa dan dimintai pertanggungjawaban sesuai aturan yang berlaku.
UU KEPOLISIAN TEGASKAN ANGGOTA POLRI TIDAK KEBAL HUKUM
Secara hukum, anggota Polri memiliki kewajiban menjaga kehormatan dan menaati kode etik profesi. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 34 dan Pasal 35.
Sementara itu, Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri mengatur secara khusus perilaku serta kewajiban anggota kepolisian.
Pasal 13 huruf f mengatur larangan perzinahan dan/atau perselingkuhan bagi pejabat Polri. Pasal 13 huruf g juga mengatur larangan menyebarluaskan konten pornografi dan pornoaksi melalui media sosial maupun media lainnya.
Apabila dugaan pelanggaran terbukti melalui pemeriksaan, anggota yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi etik sesuai ketentuan. Bahkan, dalam kategori pelanggaran tertentu, sanksi dapat berujung pada Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).
Tidak berhenti pada pemeriksaan etik, Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 menegaskan bahwa anggota Polri tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Artinya, apabila ditemukan unsur tindak pidana, proses hukum pidana.
(DO)






