Karawang – Jawa Barat – (SIN) – Upaya konfirmasi wartawan SIN kepada Ketua Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Ciligur, Desa Sindangmukti, Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat bungkam tidak membuahkan hasil.
Ketua P3A tersebut enggan memberikan keterangan dan menolak dikonfirmasi terkait pengelolaan air irigasi dan bantuan mesin pompa, dimana lokasi IRPOM yang akan segera dikerjakan serta sampai sejauhmana bantuan dari pemerintah melalui Dinas Pertanian untuk para petani di wilayah Dusun Ciligur secepatnya bisa dinikmati, Minggu (15/11–2026).
Wartawan SIN sudah berupaya melakukan konfirmasi secara langsung datang dan silaturahmi ke kediaman Ketua P3A, dan beliau mengarahkan kepada Trantib yang berinisial (H) untuk langsung aja dihubungi sambil memberi no WhatsApp.
Selanjutnya, kami pun langsung menelpon melalui sambungan selulernya (H) sebanyak tiga kali, namun yang berinisial (H) telpon Selulernya malah memanggil dan tidak aktif. Hingga berita ini diturunkan, Ketua P3A Ciligur belum memberikan jawaban. Saat didatangi ke kediamannya di Dusun Ciligur, yang bersangkutan menyampaikan tidak bersedia memberikan keterangan kepada wartawan.
Padahal, konfirmasi tersebut dilakukan untuk memberikan ruang hak jawab kepada Ketua P3A terkait sejumlah bantuan para petani anggota P3A Ciligur. Sejumlah petani di Ciligur mengeluhkan pembagian air irigasi yang dinilai tidak merata, jadwal gilir air yang tidak jelas, serta tidak adanya transparansi soal penggunaan Pelayanan Irigasi petani setiap musim tanam.
Seorang petani anggota P3A Ciligur yang meminta namanya tidak disebutkan mengatakan, sawah di petak ujung Ciligur kerap kekeringan, sementara petak hulu selalu kebagian air. Saluran juga dinilai tidak pernah dibersihkan secara rutin, sehingga banyak yang dangkal dan dipenuhi lumpur.
“Kami hanya ingin kejelasan, dan kapan jadwal air kami dapat. Ketua tidak mau menjelaskan” ujarnya.
Menanggapi hal itu, seorang tokoh masyarakat Desa Sindangmukti menilai sikap bungkam Ketua P3A justru menimbulkan tanda tanya besar di kalangan petani. Menurutnya, P3A adalah organisasi sosial milik petani, bukan milik pribadi ketua.
Sesuai PP No. 77 Tahun 2001 tentang Irigasi, P3A wajib menjalankan musyawarah anggota, transparan dalam pengelolaan keuangan, dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada anggota.
Sementara itu, pihak Pemerintah Desa Sindangmukti membenarkan bahwa P3A Ciligur memang sudah lama tidak menggelar musyawarah besar anggota secara terbuka.
Pihak Desa mendorong agar P3A segera menggelar musyawarah untuk mengevaluasi kepengurusan dan pembagian air, agar tidak terjadi konflik berkepanjangan antar petani.
Hingga berita ini diterbitkan, media SIN masih membuka ruang hak jawab yang seluas–luasnya kepada Ketua P3A Ciligur. Apabila yang bersangkutan bersedia memberikan keterangan, Redaksi siap memuatnya secara berimbang sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik dan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Kabiro(SIN)Karawang–Jabar
— T.S —






