Solok – (SIN) – Masyarakat Kabupaten Solok menagih keseriusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Solok dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap proyek-proyek pembangunan yang menggunakan anggaran negara, baik bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN.
Publik berharap DPRD tidak hanya aktif dalam pembahasan dan persetujuan anggaran, tetapi juga hadir langsung ke lapangan untuk memastikan setiap proyek pembangunan dilaksanakan sesuai kontrak, spesifikasi teknis, Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Harapan tersebut semakin menguat menyusul polemik pelaksanaan proyek rehabilitasi jaringan irigasi di kawasan Bandar Batang Lembang, Nagari Koto Baru, Kabupaten Solok, yang dikerjakan oleh CV Jaya Vista Group.
Berdasarkan papan informasi proyek di lokasi, kegiatan tersebut merupakan pekerjaan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan nilai kontrak sebesar Rp2.014.554.000, bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026.
Pada papan informasi tercantum nomor kontrak 04.19/PJPA-SDA.BK/APBD/IX-2026, tanggal kontrak 3 September 2026, dengan konsultan supervisi PT Multi Karya Interplan Konsultan.
Besarnya nilai anggaran tersebut tentu membutuhkan pengawasan yang serius, baik dari pihak pelaksana, konsultan pengawas maupun instansi teknis yang bertanggung jawab.
POLEMIK PROYEK MELUAS, SUDAH MENYENTUH RANAH SOSIAL
Persoalan yang berkembang di tengah masyarakat bukan lagi sekadar perbedaan pandangan mengenai pelaksanaan pekerjaan proyek. Informasi yang dihimpun menyebutkan, polemik tersebut telah meluas menjadi persoalan sosial yang memicu ketegangan antarwarga, bahkan dilaporkan telah terjadi perkelahian dan perpecahan di tengah masyarakat Jorong Bawah Duku, Nagari Koto Baru.
Ketua pemuda setempat yang dikenal dengan panggilan Mul sebelumnya menyampaikan bahwa persoalan tersebut telah berlangsung cukup lama dan memunculkan berbagai opini serta sudut pandang berbeda di tengah masyarakat.
Kondisi ini seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah dan DPRD Kabupaten Solok. Jangan sampai persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan justru berkembang menjadi konflik berkepanjangan yang merusak hubungan sosial dan persaudaraan masyarakat setempat.
Masyarakat berharap DPRD Kabupaten Solok segera turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi proyek CV Jaya Vista Group, mendengarkan keterangan warga, serta melihat secara langsung kondisi pekerjaan.
KONSULTAN PENGAWAS DIPERTANYAKAN, SIAPA YANG MENGAWASI PEKERJAAN?
Persoalan lain yang turut menjadi sorotan adalah keberadaan dan aktivitas konsultan pengawas dalam pelaksanaan proyek tersebut.
Menurut keterangan Mul selaku ketua pemuda setempat dan sejumlah warga sekitar, mereka mengaku belum melihat kehadiran konsultan pengawas secara langsung di lokasi pekerjaan.
Padahal, berdasarkan papan informasi proyek, nama konsultan supervisi telah tercantum, yakni PT Multi Karya Interplan Konsultan.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat. Jika konsultan pengawas telah ditunjuk dan tercantum dalam dokumen proyek, sejauh mana pengawasan yang telah dilakukan selama pekerjaan berlangsung?
Siapa yang bertanggung jawab memastikan pekerjaan dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis, mutu material, metode pelaksanaan, serta ketentuan yang tertuang dalam kontrak?
Apakah pengawasan benar-benar berjalan sebagaimana mestinya, atau hanya sebatas pemenuhan administrasi dan tanda tangan dalam dokumen kontrak?
Masyarakat tentu membutuhkan kejelasan. Keberadaan konsultan supervisi bukan sekadar nama yang tercantum di papan proyek, melainkan memiliki tanggung jawab profesional sesuai ruang lingkup kontrak pengawasan.
Karena itu, Dinas SDA dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat maupun PT Multi Karya Interplan Konsultan diharapkan memberikan penjelasan terbuka mengenai mekanisme pengawasan, kehadiran tenaga pengawas di lapangan, serta laporan pengawasan selama pekerjaan berlangsung.
Jika pengawasan memang telah dilaksanakan, sudah sepatutnya terdapat dokumentasi dan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan.
PROYEK DI SEBELAH LOKASI JUGA PERLU DIEVALUASI, BARU SELESAI SUDAH RUSAK?
Tidak kalah penting, masyarakat juga meminta DPRD memberikan perhatian terhadap proyek lain yang berada bersebelahan dengan lokasi pekerjaan CV Jaya Vista Group.
Berdasarkan keterangan ketua pemuda dan sejumlah masyarakat sekitar, terdapat sebuah pekerjaan proyek yang menurut mereka relatif baru selesai dibangun, namun kini sudah terlihat mengalami sejumlah kerusakan yang dapat diamati secara kasat mata.
Informasi tersebut perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan langsung oleh instansi teknis yang berwenang.
Apabila benar terdapat kerusakan pada bangunan yang baru selesai dikerjakan, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap mutu konstruksi, kesesuaian spesifikasi, kualitas material, metode pelaksanaan, serta tanggung jawab penyedia jasa.
Pertanyaan mendasarnya, apakah kerusakan tersebut disebabkan faktor teknis, kualitas material, metode pelaksanaan, kondisi lingkungan, atau faktor lainnya?
Jangan sampai proyek yang menggunakan uang negara baru selesai dibangun, tetapi sudah memperlihatkan kerusakan sebelum manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
OSSIE GUMANTI: FUNGSI PENGAWASAN DPRD JANGAN HANYA FORMALITAS
Ketua Umum LSM Lidik Krimsus RI, Ossie Gumanti, menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPRD merupakan bagian penting dalam memastikan penggunaan keuangan negara berjalan sesuai aturan dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Menurutnya, pengawasan terhadap proyek pembangunan tidak boleh hanya menjadi formalitas atau sebatas kunjungan kerja tanpa tindak lanjut yang jelas.
“Jangan sampai DPRD hanya tajam ketika membahas anggaran, tetapi kurang terlihat ketika pekerjaan pembangunan mulai dilaksanakan di lapangan. Masyarakat membutuhkan wakil rakyat yang benar-benar menjalankan fungsi pengawasan, bukan sekadar menerima laporan administratif,” tegasnya.
Ia juga mendorong DPRD Kabupaten Solok agar segera merespons persoalan proyek yang telah berkembang menjadi ketegangan sosial di tengah masyarakat.
Menurutnya, sidak langsung diperlukan agar DPRD memperoleh gambaran objektif mengenai kondisi pekerjaan sekaligus mendengarkan aspirasi masyarakat yang terdampak.
Apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak maupun spesifikasi teknis, persoalan tersebut harus ditindaklanjuti melalui pemeriksaan objektif oleh instansi berwenang.
PERS DAN MASYARAKAT BAGIAN DARI KONTROL SOSIAL
Dalam pengawasan pembangunan, keterlibatan masyarakat dan insan pers merupakan bagian penting dari kontrol sosial.
Wartawan yang melakukan pemantauan, meminta konfirmasi, serta memberitakan kondisi pekerjaan proyek harus diberikan ruang untuk menjalankan tugas jurnalistik secara profesional dan independen.
Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Keterbukaan informasi merupakan hak masyarakat. Karena itu, badan publik maupun pihak yang terlibat dalam kegiatan pembangunan diharapkan memberikan informasi yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kehadiran wartawan di lokasi proyek bukan untuk mencari-cari kesalahan, melainkan menjalankan fungsi kontrol sosial agar pembangunan berjalan transparan, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan.
DPRD KABUPATEN SOLOK, MASYARAKAT MENUNGGU SIDAK NYATA!
Masyarakat berharap DPRD Kabupaten Solok segera mengambil langkah konkret dengan melakukan sidak ke lokasi proyek rehabilitasi jaringan irigasi yang dikerjakan CV Jaya Vista Group, sekaligus meninjau proyek di sebelahnya yang menurut keterangan masyarakat telah memperlihatkan kerusakan meskipun relatif baru selesai dibangun.
DPRD juga diharapkan meminta penjelasan dari Dinas SDA dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat, kontraktor pelaksana, serta konsultan supervisi mengenai pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan.
Tidak hanya persoalan teknis, DPRD diharapkan turut memfasilitasi penyampaian aspirasi warga agar polemik yang berkembang tidak semakin memperlebar perpecahan sosial di tengah masyarakat.
Pengawasan harus dilakukan secara objektif, transparan, dan tidak tebang pilih. Jika ditemukan persoalan, jangan berhenti pada teguran atau klarifikasi semata, tetapi dorong pemeriksaan sesuai kewenangan dan ketentuan hukum.
Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bukan hanya diukur dari besarnya anggaran atau banyaknya proyek yang selesai dikerjakan, melainkan dari kualitas konstruksi, ketahanan infrastruktur, transparansi penggunaan anggaran, serta manfaat nyata bagi masyarakat.
Publik kini menunggu keberanian dan langkah nyata DPRD Kabupaten Solok. Jangan sampai uang rakyat hanya menjadi angka dalam laporan administrasi, sementara kualitas pekerjaan dipertanyakan dan hubungan sosial masyarakat justru menjadi korban.
{LJ






