Nge’les Dimintai Tanggapan/Jawaban Terkait Program Dana Desa, Diduga Alergi Wartawan

Jawa Barat – (SIN) – Lucu nya satu kantor pada instansi Aparat Sipil Negara (ASN) satu ini menyikapi konfirmasi tentang dimintainya tanggapan/jawaban wartawan pada WhastApp tertanggal 22/12/023 soal Dana Desa yang di realisasikan untuk 8 Desa diwilayah Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi diantaranya pemberitaan yang sudah tayang cetak & online di website www.suarainvestigasinews.com dan Koran SIN (Suara Investigasi News) perihal diduga adanya indikasi tindak pidana Korupsi dan KKN dilanjut konfirmasi terkait pelaporan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) pada aplikasi OMSPAN Kemenkeu RI 2023 yang terindikasi diduga adanya indikasi markup harga dan markup jumlah serta tidak adanya realisasi non fisik pada rincian tahapan jadi “Bancakan” diduga oleh oknum para KPA di beberapa desa dalam wilayah kerja Camat Tambelang Kabupaten Bekasi.

Kasi Pemeritahan dan Camat Kecamatan Tambelang kompak alergi wartawan.

Keduanya SYT Kasipem dan HCP Camat Tambelang tidak kooferatif dan terkesan ”Cuek” ketika dikonfirmasi padahal dari beberapa narasumber terpercaya mengatakan keluhan tentang adanya jatah pencairan Dana Desa pertiap tahapannya oleh camat hal dimaksud adalah pada saat rekomendasi (Rekom) pencairan pertahapan dikatakan oleh salah seorang staf desa kepercayaan kadesnya mengatakan ” Ada Komitmen yang harus di buat kades pak ketika camat tandatangani rekom pencairan biasalah pak angka nilai mungkin pingin lebih dari sebelumnya kan akhir tahun (Nataru,red),padahal tinggal ngomong aja berapa kades pasti oke..Jangan seperti ini pencairan Dana Desa terlambat bikin belingsatan kami dibuatnya dari pihak Pemerintahan Desa sementara Kecamatan lain di kabupaten bekasi sudah dipertengahan bulan desember beres pencairannya semuanya di tahap 3 Tahun 2023,dan baru kemaren kita ramai ramai antarkan berkas untuk dapat rekom itu pun musti ke pemda disalah satu instansi untuk tandatanganya.” Papar sumber yang namanya tidak mau dipublikasikan.

Lebihlanjut di ceritrakan alasan kenapa sekarang sampai terlambat itu karena ada miss komunikasi antar kades dan camat sebelumnya gegara soal kurangnya targetan camat tentang PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah,red) belakangan ini,” itu yang saya tahu,jelas sumber.

Wartawan media ini mencoba mencari tahu dan menggali informasi di lini lingkar ruang kerja camat. Lewat pesan singkat WhastApp disampaikan oleh salah seorang yang punya andil infonya sebagai humas kecamatan AD mengatakan,”Mau konfirmasi terkait apa??… kalau mau konfirmasi ke saya saja,semuanya juga gitu.. Nanti saya sampaikan,”(pesan WhastApp nya)

Ditempat terpisah 27/12/023,di Kantor PWRI Bekasi Raya diruang kerjanya Sekjen PWRI mengatakan ketika berbincang bincang dengan wartawan SIN menympaikan keprihatinannya,”Sangat disayangkan sebagai pelayan publik di tubuh ASN apalagi menjabat sebagai camat orang nomor wahid diwilayah kerjanya membawahi beberapa desa (Pemerintahan) semustinya faham dan mengerti tentang fungsi dan foksi serta tufoksi wartawan/Pers sebagai socialcontrol dalam hal ini berfungsi sebagi rekan mitra kerja dalam roda pelaksanaan Pemerintahan pastinya bekal bimtek kepegawaian Asn tentang Pers digelar pada setiap instansi dan dinas setiap tahunya koq masih ya’ ada yang tak faham dan memahaminya serta mengerti tentang UU No. 40/1999,pasal 4 khususnya dan UU KIP (Keterbukaan Informasi Publik serta KEJ (Kode Etik Journalistik) dikalangan ASN apalagi sekelas camat,tindak lanjuti bang kami kawal terkait hal ini,” Papar Rijal Altis bersemangat.

(YM -SIN)