Karawang – Jawa Barat – (SIN) – Razia gabungan yang melibatkan unsur Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Karawang, Kepolisian, dan aparat militer di kawasan depan Ramayana Karawang menuai perhatian masyarakat. Operasi penertiban lalu lintas yang bertujuan meningkatkan disiplin berkendara itu justru memunculkan keresahan di tengah warga terkait mekanisme penindakan dan besaran denda yang diterapkan di lapangan, Selasa (19/5–2026).
Sejumlah warga mengaku bingung setelah mendengar adanya perbedaan nominal denda terhadap pelanggaran yang dilakukan pengendara. Pelanggar yang tidak mengenakan helm disebut dikenai denda sekitar Rp200 ribu, sementara pengendara tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM) diinformasikan harus membayar hingga Rp800 ribu. Selain itu, kendaraan dengan KIR mati atau dokumen kendaraan yang tidak lengkap turut menjadi sasaran penilangan.
Kondisi tersebut memicu pertanyaan di kalangan masyarakat mengenai standar penindakan yang diterapkan petugas saat razia berlangsung. Warga berharap proses penegakan hukum tidak hanya berfokus pada tindakan tilang semata, tetapi juga dibarengi penjelasan yang terbuka dan mudah dipahami masyarakat.
“Banyak masyarakat kecil yang akhirnya bingung harus bagaimana ketika langsung dikenai denda. Petugas juga seharusnya memberikan pemahaman soal aturan yang dilanggar dan prosedur penyelesaiannya,” ujar salah satu warga di lokasi.
Secara aturan, aparat kepolisian bersama Dishub memang memiliki kewenangan melakukan penindakan terhadap berbagai pelanggaran lalu lintas, termasuk pengendara tanpa SIM, tidak menggunakan helm, maupun kendaraan dengan KIR yang sudah tidak berlaku. Namun di lapangan, masyarakat menilai pendekatan yang lebih humanis dan edukatif masih sangat diperlukan agar tidak menimbulkan kesan penindakan sepihak.
Warga juga meminta adanya sosialisasi yang lebih masif terkait besaran denda resmi sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga masyarakat tidak mudah bingung atau khawatir saat menghadapi razia gabungan.
Menurut sejumlah pengamat lalu lintas, razia seharusnya tidak hanya menjadi instrumen penegakan hukum, tetapi juga momentum membangun kesadaran publik tentang pentingnya keselamatan berkendara dan kelengkapan administrasi kendaraan.
Dengan pendekatan yang transparan, edukatif, dan proporsional, operasi penertiban diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat tanpa menimbulkan keresahan di tengah publik.
Kabiro(SIN)Karawang–Jabar
— T.S —
