Ternyata…!!! Ini Jawaban Kades, Tentang Pemberitaan Adanya Dugaan Korupsi DD Ta.2023

Mei 21, 202410318 Dilihat

Karawang – Jawa Barat – (SIN) – Disambangi guna memberikan hak klarifikasi jawaban dan tanggapan oleh wartawan dikediaman Kades Nursan, mengatakan dari pemberitaan di Media Nasional SIN Cetak dan Online tanggal,17/05/24 dengan judul pemberitaan ” KPA DESA TELUKJAYA DIDUGA LAKUKAN KORUPSI PROGRAM DD TA. 2023. MASYARAKAT PERTANYAKAN HASIL AUDIT INSPEKTORAT DAN BPK ”

Menjawabnya. Mingg,19/05/24, kepada wartawan ,” Apa yang saya korupsi, padahal programnya sudah selesai tahun lalu,” Ucap kades.

“saat ini bang’ keadaannya jangankan warga,lurah juga kalau tidak punya uang mah’sama saja bang loyo,” tegasnya seraya kebingungan menambahkan jawabanya tanpa dimengerti dengan kata uang yang dimaksud kedalam frasa bahasa.

Hasil croschek and balance oleh tim media pers langsung di wilayah desa telukjaya kecamatan pakisjaya kabupaten karawang bersamaan dengan narasumber terpercaya dari unsur warga masyarakat terkait komponen uraian dan rincian kegiatan pada Data Rekapitulasi Aplikasi OM-SPAN ( Online Monitoring Sistem Pembendaharaan dan Anggaran Negara ) Kemenkeu RI.

Hasil terhitung dari analisis adanya dugaan anggaran kegiatan disinyalir fiktif yang dilakukan dengan sengaja dan jelas tanpa realisasi, hal ini berindikasi merugikan uang rakyat dan uang negara berkisaran ± Rp. 294.218.028, yang tentunya dipertanyakan masyarakat dan publik dengan mosi adanya ketidakpercayaan publik dan masyarakat pada tahapan pelaksanaan kegiatan uraian rincian dana desa yaitu tahap 1, 2 dan 3 pada tahun pagu 2023 sebesar Rp. 983.508.000 bersumber dari APBN Pusat dan adanya upaya perbuatan dengan indikasi mengelabui pemerintah (LPJ) yang diduga dilakukan oleh oknum KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) yaitu Kedes (Kepala Desa/lurah) Nursan sebagai pertanggungjawaban tunggal dipemdes yang dipimpinya sesua juknis Kementerian Keuangan RI PMK 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa dan PMK 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023, belum termasuk hasil analisis dana desa tahun anggaran 2022 yaitu sebesar Rp. 1.289.225.000

,yang hasil chek richek pada APBDes perubahan dan informasi warga masyarakat setempat ada beberapa point uraian rincian komponen pelaksanaan kegiatan yang diduga fiktif tidak ada pelaksanaannya,menurut keterangan informasi sumber warga setempat yang namanya tidak mau dipublikasikan kepada wartawan.

Melalui nomor WhatsApp wartawan suarainvestigasinews.com mengkonfirmasi Ketua Ikatan Kepala Desa ( IKD Kec. Pakisjaya ) guna untuk perimbangan pemberitaan, menuliskan,20/05/24 sekira 11.18 wib jawaban, ” Waalaikumusalam

Ke Pa Camat Aja A Selaku Pimpinan’ Ok” Tulis Lurah Naja Nurjaya Kades Telagajaya.

Diharapkan masyarakat dan publik agar Aparat Penegak Hukum (APH) terkait, seperti Polri,Kejaksaan RI dan KPK RI meresphone tanggap (Turun gunung,red) dengan tindakan untuk hal tentang Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyatakan bahwa pelaku tindak pidana kejahatan adalah orang yang melakukan (pleger), menyuruh melakukan (doenplegen), dan turut serta melakukan (medepleger). Dan Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,serta Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, kesemuanya agar untuk kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia terbebas dari virus korupsi yang menjalar, hal ini jelas dimaksud agar di putus mata rantainya supaya tidak menjalar.

YM-TIM

Post Views: 10,318