Diduga Pungli Ditengah Maraknya PTSL di Desa Tlogo Depok, yang dilakukan Oknum Kades dan PemDes setempat

 

Kebumen Jawa Tengah – (SIN) – Polemik banyak dugaan pungutan liar (Pungli) bersamaan pelaksanaan PTSL menjadi keluhan bagi masyarakat desa Tlogo Depok kecamatan Mirit kabupaten Kebumen.

Saat awak media melakukan penggalian informasi ke beberapa warga desa Tlogo Depok. Dengan adanya informasi yang menjadi polemik di desa. Di tengah maraknya program pelaksanaan sertifikat massal (PTSL), sekitar awal bulan tahun 2021. Yang mana akhirnya awak media mendatangi desa tersebut agar mendapatkan titik terang yang bersumber dari beberapa warga, ketua pelaksana PTSL, dan Pemdes Setempat. Selasa, (29/11).

Dari beberapa sumber masyarakat desa Tlogo Depok, penarikan biaya PTSL dan pengukuran tanah milik warga (Pologoro), sebesar Satu juta rupiah.

Salah satu warga sebut saja namanya W, menuturkan bahwa dia menyetorkan uang sebesar Satu Juta Rupiah kepada salah satu oknum pemerintah desa (Pemdes) berinisial S. “Saat itu saya mengantar uangnya ke oknum Pemdes yang tinggal di Depok Tengah”. Ucap W saat di klarifikasi dirumahnya.

Di dukuh lain beberapa warga saat berkumpul disalah satu warung menambah, “jika dilingkungan sini dikenai tarikan oleh Pemdes itu Satu Juta Rupiah lebih pak”.

Disela sela keterangan warga berinisial K menambahkan, “suami saya itu (5) Lima bersaudara saat pemecahan warisan dan ikut progam PTSL, dikenakan biaya sebesar Lima Juta Lima ratus ribu rupiah, jadi setiap petak/sertifikat kita harus bayar Satu juta Seratus ribu rupiah. Yang Seratus ribu rupiah itu buat ketua Rw yang membantu proses pengukuran tanah dan sudah menjadi keputusan PemDes”. Tambahnya.

Saat awak media klarifikasi ke Sekertaris Desa (Sekdes) yang berinisial SG, bahwa biaya pendaftaran PTSL sebesar Tiga Ratus Ribu rupiah sudah dalam kesepakatan bersama, saya yakin yang menarik terkait PTSL sampai Satu juta rupiah itu tidak mungkin. namun jika warga memberikan Sejuta atau lebih itu dari inisiatif warga dan sukuran (KESDU’). Tapi disini yang ngasih Dua juta, Tiga Juta itupun banyak. Yang intinya kemurnian dari inisiatif warga bagi saya itu tidak pungli”. Keterangan Sekdes.

Dan keterangan Ketua Panitia PTSL (MS), “seluruh warganya bayar Tiga Ratus Ribu rupiah semua, dan jika ada penarikan lebih bahkan sampai sejuta kita dari panitia PTSL benar benar tidak mengetahuinya, itu sudah diluar kewenangan kami.

Silahkan tanyakan sama PemDes nya langsung”!

Dan Oknum kades JR saat menjelaskan ke awak media, penarikan biaya PTSL itu sebesar Tiga Ratus Ribu rupiah.

Terkait pengakuan salah satu warga yang menyerahkan uangnya ke sodara S, kapasitas dia adalah PemDes dan tidak masuk di dalam peranan PTSL.

Kemudian awak media melanjutkan bertanya, jika penarikan biaya tambahan yang mencapai Sejuta Rupiah itu termasuk menyalahi aturan/Pungli atau tidak? Oknum kades JR menjawab jika menarik sebesar itu menyalahi aturan/Pungli”. Tandasnya.

Kepada Aparat Penegak Hukum APH (TIPIKOR), Kejaksaan Negeri, Arif Sugiyanto selaku Bupati, dan Sarimun selaku ketua DPRD Kebumen segera memberikan perintah kepada Komisi A Hukum dan Pemerintahan untuk segera turun meninjau juga melakukan pemanggilan, jangan malah seolah olah tidak mengetahui dan hanya tutup mata.

Dengan adanya pemberitaan dimohon segera menyelesaikan permasalahan ini, dan tidak terulang kembali kususnya diwilayah kabupaten Kebumen, tidak ada lagi masyarakat kecil yang menjadi korban oknum oknum tak bertanggung jawab. Semoga kedepannya dapat menjadikan efek jera kepada pelaku.

 

(Sunardi)