Kepulauan Tanimbar – (SIN) – Suara tifa menggema di Aula Hotel Galaxy, Saumlaki, Jumat, 31 Juli 2026. Bagi masyarakat Tanimbar, bunyi alat musik tradisional itu lazim menjadi penanda dimulainya sebuah hajatan penting.
Kali ini, tifa ditabuh untuk membuka Rapat Koordinasi Terpadu dan Forum Konsultasi Publik Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2026, sebuah forum yang diharapkan menjadi titik temu berbagai kepentingan dalam membenahi wajah pendidikan daerah.
Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, dr. Juliana Ch. Ratuanak, MKM., bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Yongki Soisa, S.STP., membuka forum tersebut di hadapan ratusan peserta yang datang dari berbagai jenjang pendidikan.
Bagi pemerintah daerah Tanimbar, pertemuan itu bukan sekadar agenda tahunan, melainkan ruang menyamakan arah di tengah tantangan pendidikan yang masih kompleks.
“Pemerintah Daerah berkomitmen penuh untuk terus memperkuat dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan di Tanimbar,” kata dr.Juliana dalam sambutannya.
Pernyataan itu menegaskan bahwa pembangunan pendidikan tidak lagi dipandang sebatas urusan sekolah. Pemerintah daerah ingin menjadikannya sebagai investasi jangka panjang untuk menyiapkan sumber daya manusia yang mampu menjawab perubahan zaman tanpa tercerabut dari akar budaya Tanimbar.
Karena itu, rapat koordinasi difokuskan pada tiga agenda utama: memperkuat koordinasi antarpemangku kepentingan, menyinergikan program penyelenggaraan pendidikan, dan meningkatkan mutu layanan pendidikan secara berkelanjutan.
Pemerintah berharap setiap kebijakan yang lahir tidak berhenti sebagai dokumen administrasi, tetapi benar-benar berdampak pada kualitas pembelajaran di ruang kelas.
Antusiasme peserta menunjukkan besarnya perhatian terhadap agenda tersebut. Sebanyak 348 orang mengikuti forum, terdiri atas 125 kepala satuan PAUD, 119 kepala SD, 66 kepala SMP, 10 koordinator wilayah, empat perwakilan yayasan pendidikan, serta jajaran pemerintah daerah dan tamu undangan.
Dalam forum itu, para peserta memperoleh paparan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta sejumlah instansi terkait mengenai arah kebijakan pendidikan, evaluasi program, hingga strategi peningkatan mutu layanan.
Forum konsultasi publik juga menjadi ruang bagi para kepala sekolah menyampaikan persoalan yang mereka hadapi di lapangan, mulai dari tata kelola, pemerataan layanan, hingga penguatan kualitas tenaga pendidik.
Di wilayah kepulauan seperti Tanimbar, tantangan pendidikan tidak hanya berbicara mengenai kurikulum. Akses antarwilayah, pemerataan fasilitas, serta kemampuan sekolah mengikuti perubahan kebijakan nasional menjadi persoalan yang memerlukan koordinasi lintas sektor.
Karena itu, pemerintah daerah memandang forum semacam ini sebagai instrumen penting untuk menyelaraskan langkah seluruh pemangku kepentingan.
Tabuhan tifa yang membuka rapat itu akhirnya menjadi simbol lebih dari sekadar seremoni. Ia menandai harapan agar pendidikan di Bumi Duan Lolat bergerak dalam satu irama: menghadirkan layanan yang semakin bermutu, inklusif, dan mampu melahirkan generasi Tanimbar yang cerdas, berkarakter, serta tetap berpijak pada nilai-nilai budaya lokal.
(DP)
