Bangka Tengah – (SIN) – Seorang Kolektor timah ilegal berinisial H. yang beroperasi { senin 27 Jul 2026 } di DESA Munggu sungai selan, bangka tengah, saat ini menjadi sorotan karena diduga kuat berperan sebagai pengepul timah dalam jaringan penampungan timah ilegal yang tidak memiliki izin jelas dan lengkap. Informasi dari awak media yang di lapangan mewancarai salah satu seorang warga menyebutkan bahwa hen aktif membeli timah dari para penambang di sekitar kampung Munggu ini.
Saat di informasi oleh warga yg minta dirahasiakan namanya, oleh media kolektor timah, ternyata benar dia membeli timah setiap malam yang diantar oleh sejumlah penambang, Selain itu”kalau soal izin saya kurang paham cuma sepngtahuan saya untuk bos nya ERG yang salah satu kolektor timah di desa lampur saat di tanyakan oleh awak media, yang berada di lapangan, DAN H juga menyebutkan bahwa “TiMAH Hasil Dari pembelian akan Di Tampung Di Gudang ini lalu Baru Dijemput ( BOS ) Mereka.
membeli timah ilegal yang semakin memperkuat posisinya inisial H dalam pusaran bisnis ilegal ini, yang dijalankan oleh nya yang di akui bekerja untuk (ERG) ini jelas merugikan negara dan melanggar undang-undang yang berlaku.
Aparat penegak hukum diharapkan segera bertindak untuk mengusut tuntas kasus ini dan menyeret semua pihak yang terlibat ke meja hijau. penampungan timah ilegal tidak hanya merugikan negara dari segi finansial, tetapi juga merusak lingkungan dan menimbulkan dampak sosial yang negatif bagi masyarakat sekitar.
Bisnis timah ilegal yang dijalankan anak buah Inisial (ERG) yang biasa disapa hen tersebut menjadi kolektor di desa Munggu ini jelas melanggar hukum yang berlaku di Indonesia. undang-undang yang dapat menjerat pelaku bisnis timah ilegal dan yang juga masih dalam dugaan” membeli hasil dari tambang ilegal dapat di kenakan sanksi hukum sebagai berikut.
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba):
– Pasal 161 : Orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral atau batubara yang bukan dari pemegang IUP, IPR, atau IUPK dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00
{ satu milliar rupiah }
Pasal 99
Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 { satu milliar rupiah } dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 { tiga miliar rupiah }
2-. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
– Pasal 480: Menampung barang hasil kejahatan/ilegal dapat dijerat dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900.000,00
{ Sembilan Ratus ribu rupiah }
Dengan adanya pasal-pasal tersebut kolektor inisial H yang melibatkan bosnya yang inisial (ERG) yang apabila jika semua dugaan benar ilegal. dapat dijerat dengan dakwaan terkait penampungan hasil dari dugaan tambang ilegal/tambang yg diluar IUP PT.TIMAH yang dibeli oleh H anak buah (ERG)
konsekuensinya mengakibatkan kerusakan lingkungan yang masih dalam dugaan diakibatkan oleh aktivitas penambangan tersebut.
Penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan untuk menyelidiki hen dan memberikan efek jera dan mencegah H dalam dugaan praktik ilegal yang tidak memiliki izin jelas membeli timah.
sampai berita ini ditayang kan untuk memberi informasi agar berimbang.
(TM** red)
