Rp 3,28 Miliar Dana BOS Mengalir ke SMKN 2 BANDAR LAMPUNG, Transparansi Kepala Sekolah Dipertanyakan

Kota Bandar Lampung – (SIN) – Angka itu besar. Rp3.286.400.000. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang mengalir ke SMKN 2 BANDAR LAMPUNG, Kota Bandar Lampung dalam kurun waktu satu tahun terakhir kini menjadi sorotan publik.

‎Bukan tanpa alasan. Di balik angka miliaran rupiah tersebut, muncul pertanyaan yang semakin keras terdengar di tengah masyarakat: ke mana saja uang negara itu dibelanjakan?

‎Dokumen realisasi anggaran yang beredar menunjukkan besarnya dana yang diterima sekolah setiap tahun. Tahun 2025 tahap 1: Rp 1.643.200.000.

‎Tahap 2: Rp 1.643.200.000. Jika diakumulasi, total dana yang dikelola sekolah mencapai Rp 3,28 miliar.

‎Namun justru dari dokumen tersebut, sejumlah pos anggaran memicu tanda tanya. Nilainya besar, muncul berulang setiap tahun, dan hingga kini realisasi fisiknya belum sepenuhnya diketahui publik.

‎Salah satu yang paling menyita perhatian adalah pembayaran honor tenaga non-ASN. Dalam 1 tahun terakhir, anggaran untuk pos ini tercatat sangat signifikan.

‎Tahun 2025 tahap 1: Rp 252.000.000.

‎tahap 2: Rp 328.990.000. Jika dijumlahkan, totalnya Rp 580.990.000.

‎Angka ini memicu pertanyaan publik: berapa sebenarnya jumlah tenaga honorer di sekolah tersebut, dan bagaimana mekanisme pembayarannya?

‎Sorotan juga tertuju pada anggaran administrasi kegiatan sekolah yang nilainya terus muncul setiap tahun dengan nominal yang cukup besar.

‎Tahun 2025 tahap 1: Rp 641.130.000

‎tahap 2: Rp 434.492.000. jika dijumlahkan, totalnya Rp 1.075.622.000.

‎Publik mulai mempertanyakan satu hal sederhana namun krusial: apa saja yang dibelanjakan untuk komponen tersebut yang anggaran nya 1 milyar lebih ?

‎Tak hanya itu. Pengembangan perpustakaan, langganan daya dan jasa, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah juga tercatat menyerap dana ratusan juta rupiah selama beberapa tahun terakhir.

‎Di tengah derasnya aliran anggaran tersebut, transparansi pengelolaan dana justru dipertanyakan. Sejumlah pemerhati pendidikan menilai, pengelolaan dana BOS tidak boleh tertutup. Laporan penggunaan anggaran seharusnya dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat, komite sekolah, dan wali murid.

‎“Dana BOS itu uang negara yang diperuntukkan bagi pendidikan siswa. Kalau nilainya sampai miliaran rupiah, wajar publik menuntut keterbukaan,” ujar seorang pemerhati pendidikan di provinsi Lampung.

‎Namun hingga berita ini diturunkan, kepala sekolah SMKN 2 BANDAR LAMPUNG belum memberikan penjelasan resmi terkait detail penggunaan anggaran maupun realisasi kegiatan yang dibiayai dari dana tersebut.

‎Kini sorotan publik mengarah pada Dinas Pendidikan provinsi Lampung serta aparat pengawas internal pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh.

‎Audit dinilai penting guna memastikan bahwa setiap rupiah dana BOS benar-benar digunakan sesuai aturan dan memberi manfaat nyata bagi siswa. Sebab di balik angka Rp 3, 28 miliar, publik hanya ingin satu hal: kejelasan.

‎Jika nantinya ditemukan indikasi penyimpangan, masyarakat mendesak agar penegak hukum turun tangan menelusuri aliran anggaran tersebut, demi menjaga integritas pengelolaan dana pendidikan.

‎Karena pada akhirnya, dana BOS bukan sekadar angka di atas kertas — melainkan hak siswa untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. (Tim)