AGAM – (SIN) – Polemik pengelolaan program Optimalisasi Lahan (OPLAH) Kabupaten Agam tahun 2025 memasuki babak baru. Setelah muncul perbedaan keterangan mengenai bukti transaksi dan rekening penampungan dana OPLAH, persoalan tersebut kini mendapat perhatian langsung dari Sekretaris Daerah (SEKDA) Kabupaten Agam, “Dr. Mhd. Lutfi AR.S.H.,M.Si”
Menanggapi informasi yang di sampaikan langsung oleh Tim media kepada beliau,SEKDA Agam menyatakan akan mempelajari persoalan tersebut bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
“Terhadap informasi ini akan saya pelajari dulu bersama OPD terkait,” ujar Dr. Mhd. Lutfi.
Pernyataan Sekda tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah daerah mulai memberikan perhatian terhadap polemik yang mempertanyakan transparansi dan akurasi pengelolaan dana OPLAH Agam 2025.
Dalam penelusuran yang dilakukan Tim media Suara Investigasi News com, terdapat bukti transaksi senilai Rp8 juta tertanggal 8 Juni 2026 yang di perlihatkan langsung oleh BPP kecamatan matur “Asti Miranda” kepada awak media, dan disitu terlihat data transaksi dengan tujuan rekening “Penampungan Dana OPLAH Agam 2025”.
Pada bukti transaksi tersebut juga tercantum keterangan “Pengembalian Dana Tungku 3 Sajarangan.”
Namun, di saat tim Media menkonfirmasikan mengenai transaksi tersebut kepada PPK Dinas Pertanian Kabupaten Agam, melalui sambungan telepon, “Yasriadi” menyatakan transaksi dimaksud tidak ditemukan dalam rekapan rekening penampungan OPLAH Agam 2025.
Bahkan, Yasriadi menyebut terdapat dugaan rekayasa terhadap bukti transaksi tersebut.
Pernyataan tersebut tentu bukan persoalan sederhana. Sebab, apabila terdapat perbedaan antara bukti transaksi yang diperlihatkan dengan mutasi atau rekapan rekening resmi, maka harus dipastikan dokumen mana yang benar dan bagaimana transaksi tersebut sebenarnya terjadi.
Kini bola berada di tangan pemerintah daerah kabupaten Agam.
Pernyataan Sekda bahwa persoalan akan dipelajari bersama OPD terkait perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dokumen secara menyeluruh, bukan sebatas klarifikasi administratif.
Sejumlah dokumen penting perlu dibandingkan, mulai dari rekening koran, mutasi rekening, nomor referensi transaksi, bukti transfer, dokumen pertanggungjawaban, hingga pencatatan dana OPLAH 2025.
Jika bukti transaksi Rp8 juta tersebut memang benar berasal dari rekening penampungan OPLAH, harus dapat dijelaskan kapan dana masuk, dari rekening siapa, kepada siapa dikembalikan, serta bagaimana transaksi tersebut dicatat dalam administrasi program.
Sebaliknya, apabila transaksi tersebut ternyata tidak pernah tercatat dalam rekening penampungan sebagaimana disebut PPK, maka patut dijelaskan kepada publik, asal-usul dokumen transaksi yang mencantumkan rekening penampungan OPLAH tersebut.
Di sinilah pentingnya pemeriksaan berbasis dokumen perbankan, bukan sekadar pernyataan lisan.
Tim media menilai, perbedaan keterangan tersebut harus menjadi pintu masuk untuk mengurai persoalan Oplah Agam 2025 secara objektif.
Kesimpulkan apakah perbedaan tersebut semata-mata terjadi akibat kesalahan administrasi, persoalan pencatatan, kekeliruan komunikasi, atau terdapat persoalan lain yang lebih serius, harusnya di buka kepada publik.
Agar dugaan apa pun, bisa dibuktikan melalui dokumen resmi dan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Publik berhak mengetahui bagaimana dana program yang bersumber dari anggaran pemerintah dikelola dan dapat di pertanggungjawabkan.
Respons Sekda Agam yang menyatakan akan mempelajari persoalan bersama OPD terkait patut diapresiasi. Namun, publik tentu menunggu langkah konkret setelah proses tersebut dilakukan.
Apakah nantinya ditemukan kesalahan administrasi, ketidaksesuaian pencatatan, atau justru persoalan lain dalam pengelolaan OPLAH 2025, semuanya harus dibuka berdasarkan fakta dan dokumen.
Tim Media akan terus mengawal persoalan ini hingga terang. Ruang klarifikasi dan hak jawab tetap terbuka bagi, Dinas Pertanian Kabupaten Agam, PPK, maupun pihak lain. (LJ)
